Terima Keluhan Dari Kades di Rembang, Gus Halim: Akan Saya Bawa ke Rapat Kabinet

Matahationline.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menerima keluhan dari salah seorang Kepala Desa (Kades) di Rembang, Jawa Tengah terkait pengentasan kemiskinan eksrim di desa.

Keluhan tersebut di sampaikan oleh Kepala Desa Tlogomojo, Rembang yang juga Ketua Paguyuban Kades se Kecamatan Rembang Kota, Nurcholis kepada Gus Halim saat tanya jawab secara virtual ketika menteri hadir di Pendopo Museum Kartini Rembang, Jumat (17/9/21)  kemarin.

Nurcholis menyampaikan, belakangan ini banyak pemangkasan penerima bantuan sosial maupun BPJS Kesehatan yang justru menimpa mereka.  Bahkan hal itu juga kaum disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

“Kartu Indonesia Sehat untuk disabilitas dan ODGJ banyak yang dipangkas. Pemangkasan tidak ada koordinasi dengan desa. Tahunya masyarakat di tingkat bawah, yang di salahkan kepala desa. Padahal kita ajukan terus, tapi nggak ada tindak lanjut,” kata Nurcholis.

Menanggapi hal tersebut, Gus Halim menyatakan aduan dari kepala desa di Rembang ini sangat menarik. Ia berjanji akan meneruskannya dalam rapat kabinet.

“Ada ODGJ dikirim ke pengobatan, ternyata tidak punya BPJS, ini kan memprihatinkan. Pasti akan saya bawa ke rapat, terutama soal yang kena pangkas malah warga miskin ekstrem,” ujarnya.

Ia menyarankan kepada semua pihak terkait, ke depan untuk terus merujuk data-data di desa yang sudah dimutakhirkan. “Desa tahu apa yang harus di lakukan dan desa punya data yang lengkap,“ kata Abdul Halim.

Sebelumnya, Gus halim memberikan sabutan di Pendopo Museum Kartini Rembang. Mendes PDTT mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim tahun 2024 mendatang.

Abdul Halim memperinci kemiskinan ekstrim, misalnya sudah miskin, penyandang disabilitas, tidak punya sanak saudara dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Jika sudah menemukan tipe warga seperti ini, negara harus hadir.

“Kita nggak bisa berpikir tentang pemberdayaan, tapi bagaimana negara harus hadir, karena ini menjadi amanat konstitusi UUD 1945, “ jelas Gus Halim.

Ia menjelaskan, pemerintah mempunyai strategi menuntaskan kemiskinan ekstrim, di antaranya mengurangi pengeluaran warga miskin. Caranya, pemerintah menanggung biaya kesehatan, biaya sekolah anaknya, kebutuhan makan, serta meningkatkan perlindungan sosial melalui sejumlah bantuan.

Jika kebijakan tepat sasaran, dia optimis Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. “Ada BST, BLT, PKH. Kalau bisa simultan dan tepat sasaran, saya optimis bisa terbebas. Kalau kemiskinan ekstrim sudah bebas, baru kita memikirkan kemiskinan yang tidak ekstrem, “ ucapnya. [*]