Ini Pesan Gus Halim kepada Sivitas Akademik dan Mahasiswa Baru UIN Walisongo

admin
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada acara penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo secara virtual, Senin (2/8/21).

Matahationline.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengatakan Indonesia masih rentan disusupi oleh paham radikalisme. Oleh sebab itu, dia berharap civitas akademik semua perguruan tinggi khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo berperan aktif dalam menangkal radikalisme.

“Indonesia masih ditempatkan sebagai negara yang rawan menjadi tempat berseminya benih-benih gerakan radikalisme,” tuturnya, saat membawakan orasi ilmiah pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo secara virtual, Senin (2/8/21).

Gus Halim mengatakan berdasarkan skala 0 sampai 100, Indonesia berada di level 43,6 rentan terpapar radikalisme.  Adapun titik rawan radikalisme berada pada level 33,3, sementara skala 0 berarti anti radikalisme sempurna dan skala 100 pro adalah radikalisme sempurna. 

Di acara yang bertemakan “Mahasiswa Zaman Now: Berdaya Saing Tinggi, Aktif Membangun Desa dan Kontra Radikalisme” tersebut, Gus Halim menyebutkan, Indonesia dan Filipina bahkan mendapat sebutan sebagai The Fore Front of Al-Qaeda in the Southeast Asia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), terdapat setidaknya 2,7 juta orang Indonesia yang terlibat dalam serangkaian serangan teror. Jumlah ini setara dengan sekitar 1 persen dari total penduduk Indonesia. Kemudian sebanyak 0,004 persen penduduk atau sekitar 1.000 orang terindikasi berafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“(Menurut) data estimasi BNPT, ada sekitar 10-12 jaringan inti terorisme yang saat ini berkembang di Indonesia,” kata Menteri Desa PDTT tersebut dalam keterangan tertulis.

Ia mengaku prihatin lantaran jaringan radikalisme atau terorisme tersebut diindikasikan tumbuh subur di lingkungan kampus. Padahal, perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat tumbuhnya rasionalitas, kewarasan nalar, humanisme dan prinsip-prinsip universalitas hak asasi manusia (HAM).

“Saya berharap kampus, khususnya UIN Walisongo, dapat menjadi benteng Pancasila dengan menyusun skema kebijakan yang dapat mereduksi perkembangan radikalisme di tingkatan mahasiswa atau dosen,” pesan Gus Halim.

Gus Halim juga mengatakan, para mahasiswa khususnya di UIN Walisongo dituntut untuk mampu mengantisipasi dinamika eksternal yang dapat mempengaruhi eksistensi kebangsaan.

Dinamika eksternal yang dimaksud termasuk isu merebaknya radikalisme dan gerakan-gerakan intoleran di kampus yang dapat membahayakan eksistensi Pancasila di Indonesia.

Gus Halim meyakini, bahwa UIN Walisongo memiliki komitmen kuat dari segenap sivitas akademik untuk bersinergi memberantas mata rantai penyebaran radikalisme di kampus.

Hal tersebut ditandai dengan absennya nama UIN Walisongo dalam daftar kampus-kampus di Indonesia yang terpapar kuat gerakan radikalisme yang dibuat oleh BNPT dan Setara Institute.

“Bagi saya, fakta tersebut juga bisa disebut sebagai credit point atas pencapaian UIN Walisongo dalam menebarkan paham Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah yang toleran, moderat, dan rahmatan lil alamin,” kata Gus Halim.

“Saya ucapkan selamat dan sukses, jangan menjadi mahasiswa biasa-biasa saja, jadilah mahasiswa luar biasa. Inilah salah satu etape dalam hidup kalian, untuk lebih bermanfaat kepada sesama, menghormati kemanusiaan, menginspirasi bangsa, menggairahkan kebangkitan Desa,” ujar Gus Halim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kemendes PDTT Siap Bantu Sukseskan Ganti Rugi Korban Kerusuhan Maluku 1999

Matahationline.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) saat ini telah menyiapkan dokumen prihal proses bayar ganti rugi kepada korban tragedi kerusuhan Maluku 1999. Hal itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang […]