Jarum Bedah Tertinggal di Organ Reproduksi, Ninik Desak Kemenkes Tegakkan Hak Pasien

Matahationline.com – Insiden tertinggalnya dua jarum bedah di organ reproduksi Gladys Enjelika Mokodompis usai operasi hemoroid di sebuah rumah sakit di Jakarta menjadi sorotan tajam publik dan parlemen. Dugaan malpraktik medis ini menimbulkan keprihatinan sekaligus kemarahan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh.

Ketua Umum Perempuan Bangsa tersebut menegaskan bahwa kejadian ini bukan sekadar kelalaian medis biasa, melainkan pelanggaran terhadap hak dasar perempuan atas tubuhnya.

“Saya turut prihatin sekaligus marah atas peristiwa memilukan ini. Gladys harus menanggung dampak kelalaian medis yang sangat serius, dua jarum bedah tertinggal di area organ reproduksinya. Ini bukan sekadar insiden medis, ini menyangkut hak perempuan atas tubuhnya sendiri,” ujar Nihayatul di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Untuk itu, ia mendesak Kementerian Kesehatan, Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP), Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), serta Majelis Disiplin Profesi (MDP) segera turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Kami mendesak agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh otoritas terkait. Siapa pun yang terbukti lalai harus diberi sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera. Kejadian serupa tidak boleh terulang,” tegasnya.

Ia menilai kasus Gladys sebagai gambaran nyata lemahnya perlindungan terhadap hak-hak kesehatan perempuan di Indonesia. Dalam pandangannya, ketika korban adalah perempuan, dampak yang dirasakan tidak hanya menyangkut keselamatan pasien, tetapi juga menyentuh aspek keadilan dan hak asasi.

“Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Hak-hak korban harus dipulihkan, dan sistem kesehatan kita harus lebih adil, lebih manusiawi, dan berpihak pada korban, terutama perempuan,” pungkasnya.

Perempuan yang akrab disapa Ninik ini menekankan pentingnya memperhatikan dampak psikologis dari kejadian ini. Ia menyoroti bahwa korban dapat mengalami trauma mendalam yang mengganggu kehidupan pribadi dan sosialnya dalam jangka panjang.

“Perempuan korban malpraktik medis kerap mengalami kerugian ganda, fisik, psikologis, dan sosial. Ketika mereka berjuang menuntut keadilan, prosesnya pun sering kali berlarut-larut dan melelahkan. Saya hadir bersama korban untuk memastikan bahwa suara mereka tidak diabaikan,” ungkapnya.

Kasus Gladys sendiri mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI. Gladys menyampaikan langsung bahwa dirinya mengalami kerugian besar secara fisik dan materi akibat tindakan medis yang ceroboh. Meski proses hukum sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang, penyelesaian yang memadai belum juga ia terima.

“Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hak-hak kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, benar-benar dilindungi. Regulasi yang ada harus ditegakkan secara konsisten dan adil,” tambah Ninik.

Ninik juga menyinggung sejumlah regulasi penting yang seharusnya mampu mencegah kejadian serupa, seperti Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien dan Permenkes No. 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

“Indonesia sudah memiliki regulasi yang cukup memadai untuk melindungi pasien. Persoalannya adalah lemahnya penegakan di lapangan. Kami menuntut ketegasan agar hak-hak pasien benar-benar dihormati,” paparnya.