Wakil Ketua DPRD Jatim Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Perpres Miras
Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah
Matahationline.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi mencabut Perpres No 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terkait dengan industri minuman keras. Anik menilai keputusan tersebut merupakan keputusan yang tepat karena telah mendengar aspirasi masyarakat yang banyak menentang legalitas miras di tanah air.
“Semoga, peredaran miras di Indonesia bisa diminimalisir dan terkendali secara baik. Namun PR kita masih banyak untuk menekan peredaran miras di kalangan anak muda,” ungkapnya, Selasa (2/3/2021).
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 terkait pembukaan investasi baru dalam industri baru minuman keras yang mengandung alkohol. “Saya sampaikan, saya putuskan, lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang berlangsung secara virtual di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2021).
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan Perpres tersebut dicabut setelah dirinya berdialog dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak. “Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres tentang minuman keras pada 2 februari 2021. Di hari yang sama, Perpres ini langsung diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Melalui perpres ini, Presiden mengizinkan dibukanya investasi minuman keras atau miras di 4 provinsi di Indonesia.
Tetapi kemudian sejumlah pihak menyatakan menentang dengan Perpres tentang Minuman Keras yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi.

Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan
PKB Respons Usulan PAN Hapus Parliamentary Threshold Pemilu 2029
Dirut BEI Mundur Usai Gejolak IHSG, DPR RI Nilai Bentuk Tanggung Jawab
PKB Soroti RPJMD Probolinggo 2025–2029: Apresiasi Kesiapan, Tegaskan Pentingnya Implementasi Nyata
Kemenko PM Dorong Percepatan Renovasi Pesantren, Tekankan Aspek Keamanan dan Kelayakan
Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan