Sekjen Aman Titip Masyarakat Adat ke Gus Muhaimin
Matahationline.com – Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Rukka Sombolingi mengatakan urgensi UU Masyarakat adat perlu segera disahkan. Oleh sebab itu pihaknya berharap kepada Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimi) sebagai Wakil Ketua DPR RI agar dapat membantu merealisasikan hal tersebut.
“Gus Dur mengatakan bahwa masyarakat adat telah mengalami eksploitasi. Dan seharusnya seluruh perusahaan di wilayah adat yang sudah terlanjur harus memabagi saham kepada masyakat adat. Yaitu enam puluh persen perusahan dan empat puluh persen kepada masyarakat adat” ungkap Rukka saat acara peringatan haul Gus Dur (Abdurrahman Wahid) ke 12 yang diselenggarakan oleh DPP PKB secara virtual, Minggu (12/7/21) malam.
Rukka menjelaskan bahwa kepemilikan saham tersebut adalah gagasan yang telah diwariskan oleh Gus Dur. Oleh sebab itu pihaknya berharap kepada Gus Muhaimin sebagai legislatif agar bisa membantu dalam mengesahkan UU Masyarakat Adat yang telah lama tertunda.
“Dari kepemilikan saham enam puluh-empat puluh inilah kemudian pemerintah mengambil pajak untuk pembangunan. Itu adalah gagasan Gus Dur yang patut kita ingat itu hampir dua dekade yang lalu”, ungkap Rikka.
“Dan sampai sekarang ini di DPR belum disahkan. Titip kepada Gus Muhaimin, dan kader-kader NU yang lain khususnya kepada Pak Menenteri, UU Masyakat Adat ini sudah karatan di DPR belum disahkan sudah dua belas tahun. Mudah-mudahan segera disahkan” harap Rukka. [*]

FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan
Wabup Malang Nilai Musma se-Jatim Jadi Wadah Strategis Pembentukan Pemimpin Muda
Angka Perkawinan Anak di Jatim Menurun, DPRD Soroti Risiko KDRT dan Nikah Siri
PKB Soroti RPJMD Probolinggo 2025–2029: Apresiasi Kesiapan, Tegaskan Pentingnya Implementasi Nyata
Ajang Legislatif Jatim Awards 2025, PKB Dinobatkan sebagai Pejuang Keadilan Sosial
Akses Kesehatan Pulau Gili Diperkuat, PKB Resmikan Ambulan Laut
Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan