Program Vaksinasi Belum Optimal, Ini Solusi Gus Muhaimin

Matahationline.com – Kasus Covid-19 di Indonesia di dua pekan terakhir mengalami lonjakan, disisi lain proses vaksinasi masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu, Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta agar poliklinik desa (polindes) dijadikan sentra vaksinasi.

“Kami meminta pemerintah menggenjot upaya vaksinasi Covid-19. Manfaatkan poliklinik desa sebagai sentra vaksinasi agar daya jangkaunya lebih luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan sentra vaksinasi saat ini masih berpusat di puskesmas, padahal sebagian besar puskesmas ada di tingkat kecamatan. Ini yang menjadi penyebabkan sebagian masyarakat enggan untuk mengikuti program vaksinasi karena jarak yang jauh.

“Salah satu kendala belum optimalnya program vaksinasi adalah masyarakat di pedesaan kesulitan mengakses sentra vaksinasi yang berbasis puskesmas. Harusnya sudah dipikirkan bagaimana membuat polindes yang jangkauannya lebih dekat dengan masyarakat pedesaan hingga menjadi sentra vaksinasi”, ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini juga menjelaskan program vaksinasi cukup tertinggal dengan beberapa negara lain. Misalnya di India, program vaksinasi saat ini sudah menyentuh angka 232.744.813 warga untuk vaksin dosis pertama atau hamper 17 persen dari total populasi.

“Sedangkan di Indonesia vaksinasi dosis pertama masih baru menyentuh 24 jutaan warga. Target sejuta vaksinasi per hari masih belum terealisasi,” terang Gus Muhaimin.

Wakil Ketua DPR RI ini juga mengatakan, stok vaksin di Indonesia relatif aman. Akhir pekan lalu Indonesia kembali menerima 10 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac dalam bentuk bahan baku publik.

Rinciannya, yaitu 94,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac, 8.228.400 dosis vaksin AstraZeneca, dan 2 juta dosis vaksin Sinopharm. “Ketersediaan vaksin bisa dikatakan aman. Saat ini tinggal bagaimana kita memaksimalkan daya jangkau vaksinasinya sehingga bisa menyentuh ke setiap lapisan masyarakat,” katanya.

Ketua Umum DPP PKB ini mengakui jika ada sebagian masyarakat yang menolak vaksin. Berdasarkan riset Universitas Padjajaran diketahui setidaknya masih ada 30% masyarakat menolak vaksinasi. Dia pun menyarankan agar pemerintah mengandeng tokoh-tokoh agama untuk menyosialisasikan pentingnya vaksinasi.

“Dalam hemat saya peran tokoh agama ini harus lebih ditingkatkan untuk menyosialisaikan pentingnya vaksinasi. Karena harus diakui jika ada masyarakat yang menolak vaksin karena alasan keyakinan, jadi ya harus didekati secara keyakinan pula,” pungkasnya. [*]