PKB Jember Minta Anggaran Khusus untuk Atasi Stunting
matahationline.com – Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi meminta adanya anggaran khusus untuk mengatasi permasalahan stunting yang terjadi di wilayah Jember. Permintaan tersebut tidak lepas dari tingginya kasus stunting di Jember sepanjang tahun 2020. Sebab itu, ia perintahkan anggota fraksinya di parlemen untuk memasukkan anggaran tersebut saat pembahasan APBD bersama bupati.
“Sebentar lagi pembahasan APBD. Saya minta fraksi agar betul-betul memelototi, ada tidak program pengentasan masalah itu. Seharusnya bupati dalam satu tahun awal menjabat menyelesaikan tiga masalah itu. Itu masalah penting,” katanya dilansir beritajatim.com, Rabu (10/3/2021).
Ayub mengingatkan, akan terjadi ‘hilang generasi’ di Jember jika masalah itu tak segera diatasi. “Bagaimana generasi kita yang akan datang kalau generasi stunting? Kita akan kehilangan satu generasi. Padahal Indonesia hari ini mendapatkan bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya,” katanya.
“Apalagi kami punya Ketua Komisi D (Hafidi). Harus pelototi betul. Kalau dalam KUA-PPAS program-program itu tidak masuk, ya harus kita masukkan. Kami tunggu bupati, karena kami tidak tahu program-programnya. Tidak bisa mereka-reka. DPC PKB akan bentuk tim pendampingan fraksi. Begitu mendapatkan KUA-PPAS, tim itu akan memelototi dan disampaikan ke fraksi,” kata Ayub.
Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama untuk jumlah kematian ibu dan bayi di Jawa Timur pada tahun 2020. Ada 61 kasus kematian ibu saat melahirkan dan 324 kasus kematian bayi di Jember. Sementara itu, prevalensi stunting atau gizi buruk di Kabupaten Jember pada 2019 adalah 37,94. Jember berada di peringkat ketiga prevalensi stunting tertinggi di Jawa Timur. Peringkat pertama adalah Kabupaten Probolinggo dengan prevalensi 54,75 dan Kabupaten Trenggalek dengan prevalensi 39,88.

FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan
Wabup Malang Nilai Musma se-Jatim Jadi Wadah Strategis Pembentukan Pemimpin Muda
Angka Perkawinan Anak di Jatim Menurun, DPRD Soroti Risiko KDRT dan Nikah Siri
PKB Soroti RPJMD Probolinggo 2025–2029: Apresiasi Kesiapan, Tegaskan Pentingnya Implementasi Nyata
Ajang Legislatif Jatim Awards 2025, PKB Dinobatkan sebagai Pejuang Keadilan Sosial
Akses Kesehatan Pulau Gili Diperkuat, PKB Resmikan Ambulan Laut
Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan