Mendes Canangkan ASN Berakhlaq dan Agen Perubahan di Kemendes PDTT

admin
Gus Halim
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar

Matahationline.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) Iskandar mencangkan ASN berakhlaq. Tidak hanya itu ia juga mengukuhkan Agen Perubahan di lingkungan Kemendes PDTT, Senin (6/9/21).

Dalam acara yang digelar di gedung Kemeterian desa PDTT, itu Gus Halim memberikan menyematkan pin kepada Inspektur Jenderal Ekatmawati, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans). Kemudian kepada Aisyah Gamawati dan Sekretaris Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati. Halim iskandar juga sematkan pin kepada dua Agen Perubahan.

Sekretaris Kemendes PDTT Taufiq Madjid menjelaskan, tujuan pembentukan Agen Perubahan ini adalah untuk mendapatkan ASN sebagai agen perubahan. Yang mana memiliki peran sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung, dan teladan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT.

Sementara itu, Gus Halim dalam arahannya menyampaikan rasa syukurnya karena Kemendes PDTT terus berkerja untuk wujudkan visi Presiden Joko Widodo yang terkait Reformasi Birokrasi karena ini jadi kata kunci untuk percepatan menuju Indonesia Maju.

Ia menjelaskan kata Akhlak ini sangat baik dan substansif. Perintah Presiden Joko Widodo untuk segera di canangkan dan di aplikasikan di Kementerian/Lembaga.

“Berakhlak merupakan akronim Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompoten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Nilai-nilai tersebut, merupakan nilai dasar yang semestinya menjadi roh, jiwa birokrasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena itu, harus di tanamkan kebanggaan bagi ASN, ketika keseluruhan tugasnya, adalah tugas melayani bangsa, melayani ibu pertiwi, melayani 74.961 desa di seluruh Indonesia.

Berorientasi Pelayanan memang nilai positif, kata Halim Iskandar, karena memang Kemendes PDTT harus terus tingkatkan pelayanan. Prinsip Sebaik-baik Manusia yang Memberi Manfaat kepada Manusia lain. Jika terimplementasikan maka hal ini sudah tuntas di laksanakan terkait pelayanan.

“Akuntabel, semua hal yang kita lakukan harus Akuntabel karena di situlah intinya. Agen Perubahan pasti akan saya panggil untuk mengetahui apa yang telah, sedang dan yang akan di lakukan,” kata Halim Iskandar.

Soal Kompeten, Halim Iskandar tekankan jika ASN Kemendes PDTT Kompeten yang tidak hanya bidang tugas tapi totalitas terkait Tugas dan Fungsi Kementerian. Pegawai harus mampu menjawab pertanyaan mengenai kerja-kerja yang menjadi tanggung jawab Kemendes PDTT.

Nilai Harmonis juga penting, apalagi kalau berada dalam lingkungan Kemendes PDTT yang miliki perbedaan seperti suku bangsa.

Nilai loyal, Gus Halim menekankan jika ASN itu harus tegak lurus dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada ASN HTI, ASN pertanyakan Pancasila dan ASN Tidak Indonesia. Ia sepakat dengan cara Presiden Abdurrahman Wahid menangani ASN seperti itu.

Gus Halim menuturkan, suatu ketika Gus Dur mendengar jika ada ASN yang menolak hormat bendera Merah Putih. Meski pihak yang melaporkan dengan penuh semangat dan emosional, Gus Dur justru memberi jawaban yang santai namun menohok.

“Hadapi Orang yang tidak hormat bendera bingung. Bilang saja sama dia silahkan segera pergi dari Indonesia,” kata Gus Halim menirukan pernyataan Gus Dur.

Jadi jika tidak mau patuhi semua aturan terkait ASN seperti kepatuhan dan semangat NKRI maka jangan jadi ASN karena petuhi semua ketentuan dalam Undang-undang Kepegawaian harus dipatuhi.

“Reformasi Birokrasi mutlak harus kita jalankan. Karena, birokrasi ada untuk warga, birokasi hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani,” kata Gus Halim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Selain BPOPP, PKB Minta Ada Bantuan Pendidikan Berbasis Lembaga

matahationline.com – PKB Jawa Timur masih konsisten dalam memperjuangkan kebijakan anggaran yang berpihak terhadap lembaga pendidikan swasta yang ada di daerah-daerah. Kekonsistenan tersebut dengan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat kebijakan baru berupa bantuan khusus berbasis lembaga pendidikan. Sebab, kebijakan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang selama ini […]