Gernas BBI Kaltim ‘Go Borneo’ Diluncurkan, Gus Halim: Selaras dengan Tujuan SDGs Desa

admin
Gus Halim

Matahationline.com – Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Kalimantan Timur bertemakan ‘Go Borneo’ secara resmi di luncurkan pada Selasa (12/10/21) di Samarinda Convention Hall, Kalimantan Timur. Kegiatan ini di lakukan untuk mendongkrak geliat ekonomi di level bawah.

Dalam acara tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi campaign manager Gernas BBI dengan menggandeng PT Pertamina (Persero) dan Bank Indonesia (BI) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai brand ambasador dan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, dan swasta dalam mensukseskan Gernas BBI Kaltim.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya mengatakan Gernas BBI yang digagas dan diluncrukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 silam telah banyak membantu menstimulasi dan menginspirasi usaha-usaha lokal. Mulai dari usaha kecil dan menengah, termasuk BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk tumbuh berkembang, mendorong kebangkitkan ekonomi desa, serta memulihkan ekonomi nasional.  

“Dibawah komando Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Tahun 2020, Gernas BBI berhasil menaikkan lebih 3,8 juta UMKM dan BUM Desa ke dalam platfom digital, sehingga memiliki cakupan pemasaran yang luas. Tahun 2021, Gerakan ini mampu menaikkan 6,07 juta UMKM dan BUM Desa masuk platform digital, meningkat hampir 2 kali lipat tahun sebelumnya,” kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.

Gus Halim menjelaskan, pencanangan Gernas BBI tahun ini bertemakan Go Borneo untuk membangkitkan semangat mengenalkan, mengembangkan, memajukan, dan memperluas pemasaran produk UMKM dan BUMDesa khas Kalimantan Timur. Terutama dengan memanfaatkan e-commerce sebagai media pemasaran digital dalam merespon kebiasaan belanja kartu.

“Bagi desa, Go Borneo adalah selaras dengan pencapaian SDGs Desa, terutama Tujuan SDGs Desa ke- 8 yakni Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, diikuti Tujuan SDGs Desa ke 12 yakni Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Saat ini, lanjut Gus Halim menerangkan, Go Borneo telah mengurusi 8 ribuan mitra binaan UMKM dan BUMDes dan 220. Di antaranya telah masuk dalam platfom e-commerce SMEXPO Pertamina yang terdiri dari Kategori Furniture sebanyak 2 UMKM, kategori Craft sebanyak 43 UMKM,  kategori Fashion sebanyak 56 UMKM. Kemudian kategori agrobisnis sebanyak 16 UMKM dan kategori Food dan Beverage sebanyak 103 UMKM.

“Dalam setahun, UMKM yang tergabung dalam Pertamina SMEXPO memiliki omset Rp 195 juta hingga Rp. 283 jutaan dan telah memberi kesempatan kerja bagi 1.540 pekerja,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY.

Jumlah tersebut akan terus bertambah, sampai mencapai target 1.000 UMKM tahun ini. Apalagi, Pertamina telah bekerja sama dengan IDEA (Asosiasi Market Place Indonesia) untuk mendorong UMKM onboarding lebih cepat.

“Selain itu, Go Borneo juga membina 4 unit BUMDes yang bermitra dengan offtaker di Kaltim yang melakukan ekspor perdana produk lidi sawit, lidi nipah, dan arang kayu halaban ke Kanada dan Pakistan pada 8 Oktober 2021 lalu, masing-masing 1 kontainer, senilai Rp 182 juta untuk lidi dan Rp 195 juta untuk arang halaban,” kata Gus Halim.

Lebih lanjut, Gus Halim menyampaikan bahwa Kemendes PDTT sebagai penanggungjawab Gernas BBI Kaltim 2021 menerapkan kolaborasi Penthahelix dan telah menjalin kerja sama dengan banyak pihak, swasta, UMKM, dan tentu BUMDes di Kaltim serta mitra pembangunan lainnya.

“Berkat dukungan dari Kementerian lain dan Lembaga, BUMN, Pemda di Kaltim sehingga sudah ada 220 UMKM dan BUMDes di Kaltim masuk platform e-commerce, dan 4 BUMDes mengekspor produknya. Kedepan, pembinaan akan diperluas hingga mencakup sekitar 7.500 pengusaha kecil dan BUMDes lainnya,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tidak Seperti Biasanya, APBD 2022 Nampaknya Gagal Disahkan 10 November

Matahationline.com – Kebiasaan Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2022 nampaknya tidak dapat disahkan tanggal 10 November mendatang, seperti yang sudah-sudah. Hal tersebut di sebabkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 hingga saat ini belum diserahkan pihak eksekutif. Kendati […]