Delapan Rekomendasi Fraksi PKB Jatim Atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020

matahationline.com – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur memberikan depan rekomendasi dalam pendapat akhir di sidang paripurna atas Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur untuk tahun anggaran 2020. Delapan rekomendasi ditandatangi oleh Ketua Fraksi PKB Jawa Timur  Fauzan Fuadi.

Berikut delapan isi rekomendasi Fraksi PKB Jawa Timur:

1. F-PKB berharap agar struktur pelaporan LKPJ disampaikan secara lebih terperinci dan komprehensif dengan tetap berpedoman kepada PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Fraksi PKB berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur merevitalisasi sektor primer. Yakni sektor pertanian dan perikanan (petani dan nelayan) serta meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama dalam hal mendorong investasi untuk industri inklusif atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Misalnya  dengan mempermudah perizinan investasi di bidang-bidang usaha padat karya, serta memberikan insentif untuk industri-industri kerakyatan. Selain itu, F-PKB siap untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatur pemerataan industrialisasi. Sebab sejauh ini industrialisasi Jatim masih terpusat pada wilayah tertentu dan bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa.
3. Fraksi PKB berharap agar desain pembangunan di Jawa Timur dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan (aspek spasial), untuk menyempurkan fokus pembangunan yang berdimensi sektoral.Bagi Fraksi PKB, aspek spasial (kewilayahan) dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmatif (affirmative policy) sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah. Tujuanya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah (regional disparities).

4. Fraksi PKB meminta agar Pemprov lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar terhadap wilayah kepulauan, terutama di kepulauan Madura. Termasuk juga perhatian kepada proyek pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS) yang saat ini proses pembangunannya relatif stagnan.
5. Fraksi PKB berharap, Pemprov Jatim benar-benar mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi rekonstruksi sosial-ekonomi pasca wabah Covid-19 ini selesai. Dalam masa kontijensi fase rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, struktur APBD Jatim tahun 2022 sudah harus jelas perencanaan program, pembagian peran dan perencanaan keuangannya. Hal ini penting mengingat fase rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan aspek yang sangat krusial, namun seringkali terabaikan.
6. Dalam konteks penanganan Covid-19, Fraksi PKB berharap agar tidak hanya dampak ekonomi saja yang perlu direspon (seperti isu PHK, penurunan pendapatan mayoritas warga, dan sebagainya). Tapi juga perhatian terhadap dampak sosial, misalnya angka natalitas yang naik, perceraian dan KDRT yang meningkat, problem pembelajaran anak-anak sekolah, dan sebagainya.
7. Di luar kedua hal tersebut, Fraksi PKB juga berharap adanya program yang mengarah pada pemeliharaan investasi sosial berupa Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) yang sudah mulai mentradisi sejak isu Covid-19 meluas di masyarakat. Harus ada program reguler agar kebiasaan baik ini bisa berkelanjutan dan menjadi habitus masyarakat dalam kesehariaan, sekalipun wabah Covid-19 menghilang. Hal ini penting agar program kesehatan untuk warga tidak hanya bersifat kuratif melainkan juga preventif dan promotif.
8. Fraksi PKB berharap agar Pemprov Jatim dapat meningkatkan sinergitas dengan pesantren di Jawa Timur. Sebab pesantren bukan hanya sekedar Lembaga Dakwah, melainkan juga Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat. Sehingga pesantren merupakan mitra strategis dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah.