Harga Minyakita Masih di Atas HET, Gus Rivqy Desak Pengawasan Ketat dan Evaluasi Rutin

Matahationline.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menyoroti permasalahan harga minyak goreng yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Meskipun regulasi sudah berjalan selama delapan bulan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa minyak goreng bersubsidi seperti Minyakita masih dijual lebih mahal dari ketentuan.

Menurut temuan di lapangan, pengecer tetap menjual minyak di atas HET karena meskipun lebih mahal dari harga yang seharusnya, masih lebih murah dibandingkan merek minyak goreng lainnya. Akibatnya, masyarakat tetap membeli minyak tersebut meskipun harganya tidak sesuai dengan regulasi.

“Minyakita dijual di atas HET, tetapi masyarakat tetap menyerapnya karena masih lebih murah dibanding merek lain. Jika dihentikan, justru bisa menyulitkan masyarakat,” ujar Gus Rivqy sapaan akrabnya, Rabu (12/3/2025).

Selain itu, Gus Rivqy menilai lemahnya pengawasan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Satgas Pangan, yang hanya bertindak ketika ada aduan atau kasus yang viral di media.

“Masalah ini terus berulang. Setiap kali ada keluhan atau viral, baru ada tindakan. Ini seperti permainan pencet balon, ditekan di satu sisi, muncul di sisi lain,” tegasnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendag pada Senin (3/3/2025), Komisi VI DPR RI telah menyoroti lonjakan harga minyak goreng menjelang bulan Ramadan. Berdasarkan survei di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan, harga minyakita masih di atas HET, padahal aturan ini sudah berlaku cukup lama.

Sebagai solusi, Politisi PKB ini meminta pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan dari Kemendag dan Satgas Pangan, dengan melibatkan kepolisian untuk meningkatkan efektivitas.

Selain itu, ia mengusulkan pemanggilan kembali Menteri Perdagangan guna membahas roadmap pengawasan yang lebih sistematis dan terstruktur.

“Kami ingin ada sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang berkelanjutan. Jangan hanya bertindak saat ada kasus, tetapi harus ada pengawasan rutin agar masalah ini tidak terus berulang,” pungkasnya.