Politisi PKB Soroti BPMU, Usulkan Rp1 Triliun untuk Penebusan Ijazah

Matahationline.com – Anggota DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf, menyoroti aspirasi pihak sekolah SMA/SMK swasta terkait program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan persoalan tunggakan ijazah.

BPMU sendiri merupakan program pemerintah Jawa Barat yang bertujuan membantu sekolah swasta dalam menjalankan operasionalnya.

“Besarannya (BPMU) dihitung dari jumlah siswa di sekolah masing-masing,” ujarnya, dikutip dari akun Kang Maulana Yusuf.

Politisi F-PKB Jawa Barat ini mengatakan bahwa jumlah siswa di sekolah SMA swasta di Jawa Barat mencapai 301.514 orang, sedangkan di SMK sebanyak 708.862 orang, dan di SLB sebanyak 20.854 orang.

“Sedangkan bantuan BPMU dari Jawa Barat sebanyak Rp623,881,880,000 miliar. Dan ketika jumlah bantuan BPMU dibagi dengan jumlah siswa yang ada di SMA, SMK maupun SLB, maka jatuhnya adalah Rp600 ribu per siswa,” ungkapnya.

Maulana Yusuf kemudian menyoroti efektivitas besaran bantuan tersebut.

“Kira-kira temen-teman bisa bayangkan nggak. Dengan biaya Rp600 ribu setahun, menghasilkan kualitas pendidikan seperti apa untuk anak didik kita di kemudian hari,” tanyanya.

Politisi asal PKB ini menegaskan bahwa BPMU seharusnya tidak dikaitkan dengan ijazah, karena program tersebut ditujukan untuk kepentingan pendidikan siswa di masa depan.

“Lalu seperti apa solusinya. Presiden Prabowo itu menegaskan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk makan bergizi gratis di Jawa Barat jumlahnya ada Rp1 triliun. Itu tidak jadi digunakan untuk makan bergizi gratis, tapi ditekankan untuk pembangunan sekolah,” tuturnya.

Maulana Yusuf pun mengusulkan agar dana Rp1 triliun tersebut dialokasikan untuk penebusan ijazah.

“Nah, saran saya bagaimana uang Rp1 triliun itu digunakan untuk penebusan ijazah,” sambung Maulana.

Dia menjelaskan mekanisme pembagiannya, dengan rincian jumlah sekolah SMA swasta di Jawa Barat sebanyak 1.306 sekolah, SMK sebanyak 2.634 sekolah, dan SLB sebanyak 334 sekolah. Sehingga totalnya mencapai 4.274 sekolah.

“Jika dipukul rata 4.274 dibagi Rp1 triliun maka menjadi 233.972.859. Bagaimana yang Rp233 juta diberikan untuk menebus ijazah tapi tidak melebihi tunggakan itu. Dan sisanya untuk pembangunan sekolah,” tandasnya.