Perlu Adanya Politik Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berkepanjang

Matahationline.com – Wakil Ketua DPR RI bidang Koskesra Abdul Muhaimini Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan, perlu adanya pembangunan politik kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan yang mana telah menimbulkan berbagai kesulitan dan krisis, terutama di bidang kesehatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP PKB itu dalam kegiatan Roadshow Politik Kesejahteraan bertajuk ”Gus Muhaimin Mendengar” bersama masyarakat Maluku Utara yang dilakukan secara virtual, Senin, 23 Agustus 2021.

”Intinya pandemi telah membawa kita pada suasana sulit. Perlu rasanya kita terus melakukan pembangunan politik kesehatan. Ini menjadi sangat penting karena sebetulnya sejak disahkan Undang-Undang BPJS Kesehatan (Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional), relatif ada harapan besar penanganan kesehatan rakyat. Tapi kita lupa tidak diimbangi dengan perangkat infrastruktur kesehatan yang memadai,” ujar Gus Muhaimin.

Ia mengingatkan kejadian beberapa waktu lalu saat puncak kasus Covid-19, dimana terjadi penumpukan pasien yang menunggu antrian untuk masuk ke di beberapa Rumah Sakit (RS) di Jakarta dan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur RS yang kita miliki tidak memadai.

”Pasien menumpuk. Saya tidak menghitung jumlah penularan, tapi ketika rumah sakit tak mamu menampung, itu berarti sangat berbahaya. Ada pasien yang SOS, emergency, tidak diterima rumah sakit, akhirnya meninggal,” tuturnya.

Gus Muhaimin melanjtukan, pandemi ini juga mengakibatkan semua anggaran tersedot untuk penanganan pandemi, dan pemerintah sudah pada level kesulitan untuk mengatur pembiayaan. ”Tentu akibat yang lebih parah adalah krisis ekonomi, mandeknya seluruh aktivitas ekonomi. Apalagi ketika ada PSBB dan PPKM,” urainya.

Kendati dalam masa sulit, Gus Muhaimin mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) terus dilakukan, sehingga kita tidak terus menerus bergantung pada impor, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan.

”Ilmu pengetahuan dan teknologi harus didorong supaya kita tidak bergantung impor, termasuk dalam politik kesehatan ketika menangani keadaan sulit. Vaksin sangat sulit, menunggu kebaikan negara lain. Obat-obatan sudah lama kita menunggu negera besar, alat-alat kesehatan, antigen yang sepele saja belum mampu,” tuturnya.

Pria kelahiran jombang ini menambahakan, belajar dari pandemi ini ada pola yang harus kita rubah dalam mengambil kebijakan. Pola pembangunan harus diubah, tidak hanya mengandalkan pemerintah atau negara saja.

”Pasca-pandemi ini, Indonesia, kita semua harus benar-benar mampu melibatkan semua kekuatan untuk bersama-sama maju, mengubah dan memperbaiki keadaan dengan cepat itu perlu keterlibatan semua kelompok strategis dalam pembangunan. Itulah yang disebut pembangunan inklusif, politik kesejahteraan yang inklusif itu yang kita dorong, ada perubahan dan tata kerja yang baru,” tuturnya. [*]