Gus Menteri Beberkan Tiga Poin Terkait Arah dan Kebijakan Membangun Desa

Matahationline.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri memaparkan tiga poin penting terkait arah dan kebijakan dalam membangun desa.

Pertama, kata Gus Menteri, implementasi sustanaible development goals (SDGs) desa. Poin kedua, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma).

“Sedangkan ketiga, meningkatkan kapasitas pendamping desa atau yang sekarang dikenal tenaga pendamping profesional (TPP),” kata Gus Menteri dalam keterangan tertulis yang diterima matahationline.com, Jumat (25/6/2021).

Pernyataan tersebut Gus Menteri sampaikan saat membawakan kuliah desa di Akademi Desa yang bertajuk “Arah dan Kebijakan Pembangunan Desa” secara virtual, Kamis (24/6/2021).

Gus Menteri juga mengatakan, desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada pasal 20.

“Untuk itu, Kepala Desa berkewajiban menetapkan data dasar di sistem informasi desa (SID),” jelas Gus Menteri.

Adapun ketentuan tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan eletronik, merawat dan melindungi data SDGs Desa. Kemudian, memutakhirkan data SDGs Desa dan menetapkan data terkini hasil pemutakhiran dengan mencantumkan tanda tangan eletronik.

“Demokratisasi melalui data akan membuat warga desa dapat mengetahui kondisi desanya sendiri. Kondisi seperti potensi, masalah, rekomendasi pembangunan dan pemberdayaan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan adanya dialog musyarawah desa berbasis data,” tambahnya.

Selain itu, menurut Gus Menteri, desa harus diberi kesempatan untuk melakukan pendataan hingga proses pemutakhiran data selesai.

Lewat pemutakhiran data, sebut Gus Menteri, maka desa bisa mengetahui potensi dan masalah yang ada untuk kemudian dibangun perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, desa bisa menyelesaikan berbagai masalah pembangunan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.