Matahationline.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta semua pihak untuk menyikapi pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar terkait dominasi ritel... Read More
Gus Rivqy
Matahationline.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim atau akrab disapa Gus Rivqy, mendorong reaktivasi jalur distribusi Bahan Bakar Minyak... Read More
Matahationline.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim atau akrab disapa Gus Rivqy, mengungkapkan bahwa pengaktifan Bandara Notohadinegoro di Jember hingga saat... Read More
Matahationline.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rifqy Abdul Halim, menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 yang ditetapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro... Read More
Matahationline.com – Selain harga minyak goreng yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim,... Read More
Matahationline.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menyoroti permasalahan harga minyak goreng yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi... Read More
Matahationline.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menegaskan pentingnya campur tangan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para korban PT... Read More

DPR RI Minta Polemik Ritel Modern Disikapi Bijak dan Proporsional
Cegah Krisis BBM, Anggota DPR RI Dorong Aktivasi Jalur Kereta ke Jember
Gus Rivqy Dorong Pengaktifan Bandara Jember, Lion Air Siap Beri Subsidi
Kritik Program Pemerintahan, PKB Dorong Target Pertumbuhan Ekonomi 6%
DPR Soroti Penyimpangan Takaran Dalam Distribusi ‘Minyakita’
Harga Minyakita Masih di Atas HET, Gus Rivqy Desak Pengawasan Ketat dan Evaluasi Rutin
Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan
Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan