PKB Jember Dorong Raperda Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk Perkuat Persatuan
Matahationline.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pendidikan wawasan kebangsaan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Jember pada Senin (17/2/2025).
Salah satu Raperda yang menjadi perhatian adalah terkait pendidikan wawasan kebangsaan, yang diusulkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Anggota DPRD Jember, Anggun Tri Utami, menekankan bahwa Raperda ini harus menjadi fondasi dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat yang beragam.
“Wawasan kebangsaan adalah kunci untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Raperda ini harus memuat definisi wawasan kebangsaan secara filosofis dan sosiologis, mencakup pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan secara utuh,” ujar Anggun.
Menurutnya, pemahaman dan penerapan nilai-nilai kebangsaan akan membantu masyarakat Indonesia hidup harmonis serta menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri.
Oleh karena itu, regulasi yang dihasilkan dari Raperda ini harus mampu memberikan dampak nyata bagi persatuan dan integrasi bangsa.
Selain itu, Anggun juga menyoroti pentingnya metode pembelajaran yang interaktif agar nilai-nilai kebangsaan dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Output-nya tidak hanya sebatas teori, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat mempraktikkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.
Fraksi PKB berharap Raperda ini dapat menjadi landasan kuat dalam memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari dunia pendidikan hingga komunitas sosial.

FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan
Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan
Wabup Malang Nilai Musma se-Jatim Jadi Wadah Strategis Pembentukan Pemimpin Muda
PKB Respons Usulan PAN Hapus Parliamentary Threshold Pemilu 2029
Dirut BEI Mundur Usai Gejolak IHSG, DPR RI Nilai Bentuk Tanggung Jawab
Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat