PKB Desak Pramono Anung Tepati Janji Naikkan Dana Operasional RT-RW
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta/Foto: Dok. Istimewa
Matahationline.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk segera merealisasikan janji kampanyenya terkait kenaikan dana operasional RT dan RW di Ibu Kota. Desakan itu disampaikan langsung oleh anggota Fraksi PKB, Uwais El Qoroni, dalam rapat paripurna DPRD Jakarta yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Selasa (27/5/2025).
“Kami ingatkan Saudara Gubernur untuk segera memenuhi janji kampanye. Ingat sabda nabi, al wa’du dain, janji adalah utang. Janji kenaikan dana operasional RT-RW harus segera direalisasikan,” tegas Uwais dalam rapat yang turut dihadiri Gubernur Pramono Anung di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Uwais juga menyoroti pentingnya distribusi anggaran dalam RPJMD 2025–2029 yang berpihak pada wilayah-wilayah miskin dan terpinggirkan. Ia mengingatkan agar alokasi anggaran tidak semata-mata berbasis potensi ekonomi, tetapi mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat.
“Kami mengusulkan base line distribusi anggaran minimal bagi wilayah dengan indeks kemiskinan tinggi, seperti kampung-kota, rusunawa, dan kawasan pesisir,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Uwais mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memprioritaskan pelibatan kelompok marginal dalam program-program dinas dan suku dinas, guna memberikan dampak ekonomi langsung yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
“Kelompok marginal seperti masyarakat miskin perkotaan, termasuk kalangan santri miskin, nelayan pesisir, dan kelompok miskin lainnya yang tersebar di permukiman kumuh, kampung nelayan, gubuk pinggir sungai dan warga Jakarta lainnya yang tinggal di wilayah kumuh dan miskin lainnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam masa kampanye Pilgub Jakarta, Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk menaikkan dana operasional atau honor RT dan RW di Jakarta hingga dua kali lipat. Saat ini, dana operasional RT sebesar Rp 2 juta per bulan dan RW sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Jika terealisasi, kenaikan tersebut akan membuat dana operasional RT menjadi Rp 4 juta dan RW menjadi Rp 5 juta per bulan.

Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan
PKB Respons Usulan PAN Hapus Parliamentary Threshold Pemilu 2029
Jazilul Fawaid Nilai Projo Panik Soal Isu Jarak Prabowo dan Jokowi
PKB Dukung Pilkada Tak langsung, Ini Alasan Cak Imin
PKB Usulkan Pilkada Dipilih DPRD, Muhammad Khozin: Tidak Berhubungan dengan Putusan MK
Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan