Memaknai Hari Kartini: Perempuan Harus Bisa Menguasai Perannya
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur/Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah
21 April sangat lekat dengan Hari Kartini, hari yang mengingatkan akan perjuangan seorang RA Katini untuk mendapatkan hak-hak sosialnya seperti mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan dan sebagainya yang juga bisa diraih oleh kaum laki-laki. Dari sederet penuntutan hak tersebut dikenal saat ini sebagai emansipasi wanita, adanya pengakuan status sosial yang sama derajatnya antara perempuan dan laki-laki.
Pengakuan dan kesetaraan status sosial perempuan di tengah masyarakat kini tampak terang, sudah tidak ada batasan lagi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya sama-sama memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama dalam meraih status sosial, entah itu pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam hal ranah politik.
Namun dari pengakuan status tersebut, perempuan tentunya harus bisa menguasai segala bidang dan tidak meninggalkannya kondratnya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Perempuan modern sebagai definisi dari perempuan karir tak lantas menomerduakan perannya sebagai seorang istri dan ibu untuk anak-anaknya. Perempuan karir yang sudah mendapat kesempatan mengimplementasikan definisi emansipasi wanita juga tetap memiliki kewajiban untuk meluangkan waktu dan berbagi kasih sayang terhadap keluarganya, kasih sayang untuk anak – anaknya. “Sentuhan kasih sayang ibu terhadap putra-putrinya tidak akan tergantikan. Sebab hal itu juga yang akan membentuk kualitas dan keberhasilan anaknya kelak,” ungkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah.
Sebab itulah, kata Anik, perempuan harus terdidik sebelum membentuk rumah tangga, sebelum peran sebagai ibu dari anak-anaknya itu ada. Perempuan terdidik tak melulu definisikan sebagai perempuan dengan lulusan tingkatan pendidikan, entah itu SMA, diploma atau sarjana. Perempuan terdidik adalah perempuan yang mengerti akan perannya di dalam keluarga. Perempuan yang bisa menjadi tempat curah hati, diskusi untuk suaminya dan menjadi seorang guru bagi anak-anaknya.
“Saat ini, kehadiran ibu dalam keluarga sangat penting untuk pendidikan anak, karena sekolah harus dilakukan daring. Mau tak mau, ibu hadir sebagai sosok guru di dalam keluarga yang harus mengerti akan kebutuhan anaknya,” ujarnya.
Disisi lain, perempuan masa kini dalam keluarga juga dituntut untuk mampu menguasai dan menjadi manajer keuangan keluarga. Hal ini penting karena keutuhan keluarga kerap tergoyah permasalahan ekonomi yang tidak stabil. Terlebih lagi saat ini, sudah lebih satu tahun pandemi covid-19 menghantui Indonesia dan berdampak terhadap aktivitas perekonomian, sudah pasti ekonomi dalam keluarga turut tidak stabil. “Perempuang di dalam keluarga harus bisa mengatur skala prioritas kebutuhan keluarga,” imbuhnya.
Maka dari itu, untuk mendukung pemahaman dan peran seorang perempuan di dalam keluarga perlu bersosialisasi atau melakukan aktivitas sosial bersama masyarakat, seperti berkegiatan dalam PKK, pengajian dan sebagainya. Dari kegiatan tersebut akan menumbuhkan literasi atau referensi bagaimana perempuan memerankan posisinya dalam keluarga. “Seringkali perempuan yang beraktifitas sosial lebih punya daya tahan yang kuat dari pada perempuan yang berfungsi domistik saja,” terang Sekretaris DPW PKB Jawa Timur itu.

Dirut BEI Mundur Usai Gejolak IHSG, DPR RI Nilai Bentuk Tanggung Jawab
PKB Soroti RPJMD Probolinggo 2025–2029: Apresiasi Kesiapan, Tegaskan Pentingnya Implementasi Nyata
Kemenko PM Dorong Percepatan Renovasi Pesantren, Tekankan Aspek Keamanan dan Kelayakan
Hadiri Konferensi Pendidikan Pesantren, Gus Imin Dorong Penguatan Bangunan di Pondok
Gus Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musala Roboh di Al-Khoziny
Berkelakar di Hari Tani, Cak Imin Sebut Anak Buah Prabowo Harus Rajin Selawat
Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan
Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan