Gus Muhaimin Dukung Penuh Regulasi Ekonomi Ramah Lingkungan
Ketua Umun PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin)
Matahationline.com – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan, PKB memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong regulasi ekonomi ramah lingkungan.
“Sebagai Green Party, PKB memiliki komintmen yang kuat untuk mendorong “regulasi hijau” yang akan membawa pertumbuhan ekonomi, keterjagaan lingkungan, dan sosial, serta menghadirkan kesejahteraan,” kata Abdul Muhaimin Iskandar dalam webinar Road to COP26 ‘Peluang Penerapan Carbon Pricing di Indonesia dan Tantangan BUMN Kita’, Senin 20 September 2021.
Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, PKB mendukung adanya pajak carbon di Indonesia namun dengan implementasinya harus bertahap. Menurutnya, Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada dunia industri untuk beradaptasi dengan tenologi ramah lingkungan.
“Kita mendukung pajak karbon tetapi Indonesia perlu menerapkan secara bertahap karena jika terburu-buru dan pukul rata akan melemahkan daya saing industri di dalam negeri. Di sisi yang lain kita juga perlu memberikan kesempatan industri dalam negeri untuk beradaptasi dan bergerak ke arah teknologi rendah karbon,” tegas Gus Muhaimin.
“Karena industri dalam negeri perlu di beri waktu 5-10 tahun untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan dan memulai investasi teknologi juga perlu waktu dan kesempatan untuk mengadopsi teknologi tersebut,” sambungnya.
Gus Muhaimin juga menyampaikan, perdagangan karbon merupakan satu alternatif yang perlu di tempuh oleh Indonesia. Namun secara empiris perdagangan karbon memerlukan sayarat-sayarat canggih.
“Untuk mampu menarik pendapatan negara dan akhirnya pendapatan negara itu untuk kecukupan fiskal serta kemandirian fiskal Indonesia,” katanya.
“Pajak karbon perlu dimulai dan diberlakukan tetapi dengan skema yang berlapis sesuai dengan besaran akrbon dan komitmen industri untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan,” ungkapnya. [*]

Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan
PKB Respons Usulan PAN Hapus Parliamentary Threshold Pemilu 2029
DPRD Bondowoso Soroti Distribusi Elpiji 3 Kg yang Tak Tertib
Menko PM Tekankan Penguatan IP untuk Dorong Ekonomi Kreatif Go Global
FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan