Cak Imin Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Bantuan Sosial
Matahationline.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan berdampak pada program bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, pemangkasan anggaran hanya menyasar kegiatan yang tidak esensial, seperti rapat-rapat yang tidak mendesak dan acara seremonial.
“Perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial, tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai, tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan, dalam artian seluruh kebutuhan kerja normal tetap berjalan,” ujar Cak Imin, Selasa (11/2/2025).
Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Inpres tersebut mengatur pemangkasan belanja negara sebesar Rp 306 triliun, termasuk pengurangan belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB menekankan bahwa langkah efisiensi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita memperkecil rapat-rapat yang sifatnya tidak terlalu penting, kita tiadakan. Kegiatan-kegiatan seremonial kita hilangkan. Aktivitas-aktivitas yang bersifat pengulangan tidak lagi kita lakukan,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi bersama beberapa menteri terkait, termasuk Menteri Sosial, Menteri Koperasi, dan Menteri UMKM, dipastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Fokusnya adalah program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap kementerian memiliki konsentrasi masing-masing, tetapi intinya adalah memastikan efisiensi ini berjalan sukses tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal.

Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
Dirut BEI Mundur Usai Gejolak IHSG, DPR RI Nilai Bentuk Tanggung Jawab
DPRD Bondowoso Soroti Distribusi Elpiji 3 Kg yang Tak Tertib
Menko PM Tekankan Penguatan IP untuk Dorong Ekonomi Kreatif Go Global
KH Imam Hasyim Soroti Pentingnya UHC, Sumenep Raih Penghargaan Madya UHC Awards 2026
DPRD Desak Evaluasi Menyeluruh Bangunan Sekolah Usai Plafon SMPN 60 Surabaya Ambruk
FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan
Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan