PKB Sumedang Tegas Sikapi Kasus Judol, Masyarakat Tantang PPP Ambil Langkah Serupa

Matahationline.com – Masyarakat yang tergabung dalam Forum Sumedang Barat mengapresiasi langkah tegas Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menuntut mundur Ketua DPC PKB Sumedang, Didi Suhrowardi, karena diduga terlibat judi online dan sejumlah persoalan lainnya.

Didi Suhrowardi telah mengundurkan diri dan digantikan oleh Plt Ketua DPC PKB, Taufik Nurrohim sejak 7 Februari 2025, sesuai Surat Keputusan (SK) dari DPP PKB. Langkah Dewan Syuro PKB Sumedang ini dinilai sebagai tindakan berani. Kini, masyarakat menunggu respons dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tempat bernaungnya Bupati Sumedang terpilih, Dony Ahmad Munir.

Sebagai partai pengusung pasangan Dony Ahmad Munir – Fajar Aldila di Pilkada Sumedang 2024, PPP diharapkan bisa menunjukkan sikap serupa dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih dari praktik judi online.

Menurut salah satu anggota Forum Sumedang Barat, Firman Hidayah, di tubuh PPP terdapat seorang anggota DPRD Sumedang yang diduga terlibat dalam kasus judi online. Firman menyebut bahwa kasus utama terkait judi online ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya, khususnya dalam skandal judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Bahkan, jauh sebelum kasus ini terungkap, diduga ada aliran dana dari penyalahgunaan jabatan seorang pegawai Komdigi yang tertangkap dalam kasus tersebut. Dana tersebut diduga mengalir ke Sumedang dan digunakan oleh salah satu caleg PPP untuk memenangkan suara terbanyak di Pileg 2024.

“Politisi dari PKB telah diajukan untuk diberhentikan dari jabatan politisnya melalui keputusan Dewan Syuro PKB, sedangkan untuk EK dari PPP belum ada tindakan dari pimpinan partainya karena masih diduga adanya penggunaan dana hasil kasus Judol anaknya di Komdigi pada saat proses Pileg yang lalu,” kata Firman kepada di Pamulihan Sumedang, Rabu (12/2/2025).

Firman menilai bahwa dugaan tersebut harus segera ditindaklanjuti, terutama menjelang pelantikan Dony-Fajar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Ia menegaskan bahwa ini merupakan tantangan besar bagi keduanya untuk memastikan pemerintahan yang bersih dari praktik judi online.

“Perbuatan tercela yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Sumedang tersebut tentunya menghancurkan harapan dan kepercayaan masyarakat akan terbentuknya pemerintahan Kabupaten Sumedang yang terbebas dari perbuatan tercela,” tegasnya.

Firman juga mengingatkan bahwa baik PKB maupun PPP adalah partai berbasis Islam yang menjadi pengusung pasangan Dony-Fajar di Pilkada 2024. Oleh karena itu, lima tahun ke depan, kedua partai ini akan turut mewarnai kebijakan pemerintahan di Sumedang.

“Seperti kita ketahui PKB dan PPP adalah partai Islam sebagai pengusung pasangan Dony-Fajar di Pilkada tahun 2024, yang tentunya 5 tahun ke depan akan ikut mewarnai segala kebijakan dari bupati dan wakil bupati,” ujarnya.

Masyarakat berharap agar tidak ada politisi dengan rekam jejak tercela yang berada di lingkaran kepemimpinan Sumedang. Oleh sebab itu, mereka menuntut Bupati dan Wakil Bupati Sumedang untuk mengambil tindakan nyata.

“Masyarakat tidak menginginkan politisi tercela berada di lingkaran kepemimpinan di Sumedang. Untuk itulah masyarakat berharap bupati dan wakil bupati melakukan tindakan-tindakan nyata,” katanya.

3 Tuntutan Utama Forum Sumedang Barat

Forum Sumedang Barat menyampaikan tiga tuntutan utama sebagai berikut:

1. Membersihkan aparatur sipil negara di Pemda Sumedang dan para politisi di DPRD Sumedang dari segala tindakan tercela dan melanggar hukum.
2. Mendorong semua pimpinan parpol untuk melakukan pembersihan di tubuh internal partai dengan menciptakan kader-kader partai yang bermartabat serta memecat anggota partai yang melakukan tindakan tercela dan pelanggaran hukum.
3. Memberikan keleluasaan kepada masyarakat dan insan pers dalam melakukan kontrol sosial dengan membuka layanan pengaduan yang dikelola dengan baik oleh Pemda Sumedang.

Dengan tuntutan ini, Forum Sumedang Barat menantang kepemimpinan Dony Ahmad Munir – Fajar Aldila untuk membuktikan komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Beranikah Bupati dan Wakil Bupati Sumedang?” pungkas Firman.