PKB Respons Usulan PAN Hapus Parliamentary Threshold Pemilu 2029
Matahationline.com – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin merespons usulan Partai Amanat Nasional (PAN) terkait penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2029.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai penghapusan PT berpotensi berdampak pada semakin banyaknya jumlah partai politik yang masuk ke parlemen.
“Jumlah partai di parlemen, semakin banyak. Tetapi, usulan ya sah-sah saja dan menambah diskursus pada pembahasan revisi UU Pemilu,” kata Khozin, dikutip dari Antara, Sabtu (31/1/2026).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV tersebut juga menanggapi wacana pembentukan fraksi gabungan bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen.
Menurutnya, pengaturan tersebut justru berisiko mengaburkan ideologi partai politik dan tidak menyelesaikan persoalan fragmentasi di parlemen.
“Pengaturan tersebut, akan mengaburkan ideologi partai politik, fragmentasi di parlemen tetap akan tampak,” ujarnya.
Khozin menegaskan bahwa ambang batas parlemen bukanlah isu utama dalam penyelenggaraan Pemilu 2029. Ia mengingatkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menjadi rujukan penting dalam pembahasan sistem pemilu.
Ia menjelaskan, putusan MK tersebut menitikberatkan pada prinsip proporsionalitas pemilu serta semangat penyederhanaan sistem kepartaian.
“Isu utama terkait sistem pemilu proporsional, supaya suara pemilih tidak hilang dan penyederhanaan partai politik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Khozin menilai penerapan sistem pemilu proporsional tidak dapat dilakukan hanya dengan menghapus ambang batas parlemen. Menurutnya, terdapat berbagai skema lain yang bisa diterapkan.
“Misalnya, penghitungan suara pemilih yang tidak bisa dikonversi ke kursi di dapil, tetap bisa dihitung di tingkat provinsi,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen pada Pemilu 2029 dengan alasan agar suara pemilih tidak hilang.

Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan
Jazilul Fawaid Nilai Projo Panik Soal Isu Jarak Prabowo dan Jokowi
PKB Dukung Pilkada Tak langsung, Ini Alasan Cak Imin
PKB Usulkan Pilkada Dipilih DPRD, Muhammad Khozin: Tidak Berhubungan dengan Putusan MK
Polri Makin Dipercaya, Ubaidillah DPRD Jatim Sampaikan Selamat HUT Bhayangkara ke-79
Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan