PKB Hormati Instruksi Megawati Soekarnoputri Terkait Penundaan Retret di Magelang

Matahationline.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah yang diusung PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret di Magelang. Instruksi tersebut dikeluarkan dalam rangka menjaga kedaulatan partai.

Ketua DPP PKB, Syaiful Huda, menyatakan bahwa setiap partai memiliki mekanisme dan kedaulatan sendiri dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, PKB menghargai keputusan yang diambil oleh PDIP.

“Ya, partai punya mekanisme dan kedaulatan sendiri untuk mengambil kebijakan. Jadi, saya tidak tahu persis agenda retret tersebut. Tentu lebih baik langsung bertanya kepada Ibu Megawati atau rekan-rekan di PDIP. Tapi kita hormati dan kita hargai,” ujar Huda saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Kompromi antara Megawati dan Prabowo

Huda mengaku belum mengetahui secara rinci alasan di balik instruksi tersebut. Namun, ia meyakini bahwa ke depan akan ada kompromi antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan yang dikeluarkan.

“Mungkin kepala daerah yang diusung PDIP tidak ikut dulu, nanti ada agenda lain. Bisa jadi ini bagian dari kompromi antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo,” tambahnya.

Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDIP

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang dalam rangka kegiatan retret yang diadakan oleh pemerintah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi ini disampaikan melalui surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2). Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati dan dibubuhi cap stempel partai.

Dua Poin Penting Instruksi Megawati

Dalam surat tersebut, Megawati mengeluarkan dua poin instruksi utama:

1. Penundaan Perjalanan ke Magelang Kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diminta menunda perjalanan ke Magelang untuk mengikuti kegiatan retret yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025. Jika ada yang sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.
2. Tetap Siaga dan Berkomunikasi Aktif Para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta tetap mengaktifkan alat komunikasi dan siaga terhadap panggilan partai.

Instruksi ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buronan Harun Masiku.

Keputusan Megawati ini menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional. PKB sebagai salah satu partai yang berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto memilih untuk menghormati keputusan tersebut dan menunggu perkembangan lebih lanjut.