Menko PM Targetkan 2026 Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem

Matahationline.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah menargetkan akhir Desember 2026 sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Berbagai strategi telah disiapkan, mulai dari integrasi data hingga program pemberdayaan masyarakat.

“Tren kemiskinan ekstrem selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pemerintah menargetkan akhir Desember 2026 sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di negeri ini,” ujar Gus Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, Kamis (13/2/2025).

Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah percepatan integrasi data kemiskinan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, seluruh program pemerintah akan lebih tepat sasaran.

“Melalui DTSEN, program pemerintah akan tepat sasaran dan pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih cepat,” tegasnya.

Ketua Umum DPP PKB itu juga menyebutkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara serius. Saat ini, angka kemiskinan tercatat sebesar 8,57 persen, dan diharapkan bisa ditekan menjadi 4,5-5 persen pada akhir periode 2029.

Pemerintah telah merancang beberapa strategi utama untuk mewujudkan target ini. Pertama, skema graduasi kemiskinan, yang membagi masyarakat miskin dalam empat klaster, yakni miskin ekstrem, miskin, rentan miskin, dan siap graduasi.

Bagi kelompok miskin ekstrem, pemerintah akan melakukan pemberian bantuan sosial (bansos) lengkap dan pendampingan kelompok untuk pembentukan pola pikir. Untuk yang miskin dan rentan miskin, nantinya akan mendapatkan bansos terbatas dan pendampingan usaha.

“Bagi yang sudah siap graduasi akan dikelompokkan dalam peer support group untuk mentoring bisnis jangka panjang,” jelas Gus Imin.

Strategi lainnya mencakup pemberdayaan melalui pengembangan masyarakat, optimalisasi pembiayaan usaha, ekosistem program makan bergizi gratis (MBG), dan sekolah rakyat.

“Kebijakan pemberdayaan masyarakat memerlukan intervensi yang berkesinambungan sejak di fase miskin ekstrem hingga berdaya,” tambahnya.

Selain itu, Gus Imin menekankan pentingnya memperhatikan lokus intervensi serta memperkuat kolaborasi antara sektor publik, korporasi, dan perguruan tinggi agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

“Agar kebijakan pemberdayaan masyarakat efektif, perlu memperhatikan lokus intervensi (daerah prioritas penanganan kemiskinan) dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor publik, korporasi, dan perguruan tinggi,” pungkasnya.