Komisi IX DPR RI Dorong Pemerataan Dokter Lewat 10 Kampus Baru

Matahationline.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk membangun 10 kampus kedokteran baru.

Hal itu sebagai upaya memperkuat sistem kesehatan nasional dan memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh Indonesia.

Perempuan yang akrab disapa Ninik itu menegaskan, langkah tersebut harus dimaknai sebagai kebijakan strategis jangka panjang, bukan sekadar proyek pembangunan fisik.

“Kami mendukung penuh rencana Presiden Prabowo membangun 10 kampus kedokteran. Namun prinsipnya harus jelas, pendidikan dokter harus terbuka untuk siapa pun, bukan hanya bagi mereka yang mampu secara ekonomi.” ujar Ninik di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, selama ini salah satu kendala terbesar dalam mencetak dokter berkualitas adalah biaya kuliah fakultas kedokteran yang sangat tinggi. Sehingga menutup akses bagi banyak anak bangsa yang sebenarnya memiliki kapasitas akademik memadai.

“Jangan sampai kampus kedokteran baru justru mengulang persoalan lama. Biaya mahal adalah tembok penghalang utama, dan negara harus hadir untuk merobohkannya,” tegasnya.

Ninik juga menekankan pentingnya jaminan kualitas pengajar. Mulai dari dosen, tenaga klinis, hingga sistem pendidikan yang terstandar dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Gus Imin Usulkan Pembentukan Badan Vokasi Nasional untuk Jawab Tantangan Kerja Global

“Kuantitas tidak boleh mengorbankan kualitas. Pengajar harus unggul, kurikulum harus relevan, dan lulusan harus benar-benar siap melayani rakyat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu mengingatkan agar pembangunan kampus kedokteran baru tidak mengabaikan fakultas kedokteran yang sudah ada.

“Jangan sampai semangat membangun yang baru membuat kita lupa memperkuat yang lama. Banyak fakultas kedokteran eksisting yang masih menghadapi keterbatasan sarana, SDM, dan dukungan anggaran,” ujarnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Ninik menegaskan Komisi IX akan mendorong kebijakan ini agar berjalan adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Ini momentum untuk melakukan koreksi sistemik. Pendidikan dokter harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan simbol prestise. Kalau negara serius membangun kesehatan nasional, maka keberpihakan pada akses dan kualitas adalah kuncinya,” pungkas Ninik.

Pemerintah berencana membangun 10 universitas khusus pendidikan kedokteran berstandar internasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pembangunan itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia yang masih kurang sekitar 140.000 orang.

“Kami hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahunnya. Jadi, entah berapa tahun lagi, dan pada saat kami mencapai 140.000 dokter, semakin banyak dokter yang akan pensiun. Jadi, ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan dengan rencana strategis,” kata Prabowo dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Rabu (21/1/2026).