Fraksi PKB Desak Pembentukan Ditjen Pesantren, Gus Jazil: Ini Kebutuhan Strategis Nasional

Matahationline.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, mendesak pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera mengesahkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren.

Menurut Gus Jazil sapaan akrabnya ini, pembentukan kelembagaan khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak. Mengingat semakin besar peran pesantren dalam pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan karakter bangsa.

“Pesantren adalah institusi pendidikan khas Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa. Sudah seharusnya ada Ditjen khusus yang mengatur dan mengelola pesantren secara lebih terarah dan berkeadilan,” ujar Gus Jazil di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa selama ini urusan pesantren masih berada di bawah Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) yang menjadi bagian dari Ditjen Pendidikan Islam (Pendis). Dengan jumlah pesantren yang terus berkembang serta tantangan yang semakin kompleks, sudah waktunya pesantren memiliki unit kerja mandiri setingkat eselon I. slot gacor

“Ditjen Pesantren dibutuhkan agar tata kelola, pembiayaan, dan pembangunan sarana prasarana pesantren bisa berjalan lebih efektif dan akuntabel. Apalagi sudah ada UU Pesantren yang menjadi landasan hukumnya,” tegasnya.

Gus Jazil juga menekankan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren menjadi bentuk nyata pengakuan negara atas peran strategis pesantren dalam mencetak generasi bangsa yang moderat, berakhlak, dan cinta tanah air.

“Selama ini, pesantren telah berperan besar tanpa banyak menuntut. Kini saatnya negara hadir secara penuh, dengan kelembagaan yang kuat dan kebijakan yang berpihak,” katanya.

Ia memastikan Fraksi PKB siap mendorong langkah legislasi dan dukungan anggaran guna merealisasikan pembentukan Ditjen tersebut. Gus Jazil turut mengingatkan agar Kemenag tidak menunda proses pengesahan.

“Kalau pemerintah serius dengan komitmen penguatan pesantren, maka Ditjen Pesantren harus segera disahkan. Ini bukan sekadar tuntutan politik, tapi kebutuhan strategis nasional,” pungkasnya.