F-PKB Surabaya Singgung Kepala Daerah Soal Retreat, Tubagus: Mandat dari Rakyat

Matahationline.com – Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya, Tubagus Lukman Amin, menegaskan pentingnya kepala daerah mengikuti program retreat yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, program ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.

“Pemilu 2024 kemarin memang partai-partai yang mengusung, tetapi yang memilih adalah rakyat. Mandat yang diberikan kepada kepala daerah berasal dari rakyat, sehingga segala kebutuhan dan harapan masyarakat harus diwujudkan oleh pemerintah daerah,” ujar Tubagus, Senin (24/02/2025).

Tubagus menjelaskan bahwa, retreat ini merupakan momen penting bagi kepala daerah terpilih untuk menyinkronkan kebutuhan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, retreat ini bukan sekadar instruksi dari partai politik, melainkan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap kepala daerah.

“Ini bukan soal perintah partai, tetapi karena kepala daerah dipilih rakyat, maka mereka memiliki tanggung jawab terhadap rakyat. Sinkronisasi kebijakan dan anggaran harus dilakukan agar tidak terjadi ketidakstabilan politik maupun ekonomi,” teranngnya.

Saat ditanya mengenai harapannya kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Tubagus berharap agar Eri mengikuti program retreat tersebut hingga selesai. Dia mengakatak keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan di Surabaya tidak terhambat.

“Harapan saya, bukan hanya Wali Kota Surabaya, tetapi seluruh kepala daerah di Indonesia harus mengikuti retreat ini. Karena dalam program ini akan dijelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Tubagus menekankan bahwa jika kepala daerah tidak mengikuti retreat, maka ada potensi hambatan dalam pembangunan. Hal ini bisa berdampak buruk terhadap masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial.

“Hampir bisa dipastikan jika tidak mengikuti program ini, maka akan ada ketidakseimbangan kebijakan antara pusat dan daerah. Padahal, Mendagri sebagai ‘bapak’ bagi seluruh kepala daerah di Indonesia sudah memberikan arahan jelas. Tujuannya agar tidak ada perbedaan pendapat yang dapat menghambat pembangunan,” pungkasnya.