Evaluasi 100 Hari Kabinet Merah Putih: Reshuffle Jadi Sorotan Publik

Matahationline.com – Kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam setelah melewati 100 hari pertama pemerintahan. Berdasarkan evaluasi dari CELIOS (Center of Economic and Law Studies) terbitan Januari 2025, sejumlah menteri dinilai tidak optimal dalam menjalankan tugasnya, bahkan beberapa direkomendasikan untuk direshuffle.

Menteri dengan Kinerja Buruk

Hasil survei CELIOS menunjukkan beberapa nama menteri yang mendapatkan kritik signifikan karena minimnya pencapaian atau kebijakan yang dianggap tidak efektif. Salah satunya adalah Natalius Pigai, Menteri HAM, yang mendapatkan skor evaluasi mendekati –150. Kebijakannya dinilai kurang strategis dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM berat, sementara beberapa kebijakan kontroversial justru memicu ketegangan di internal pemerintahan.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, juga menjadi sorotan. Sebanyak 30% responden survei menyatakan ia tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama. Program koperasi yang diusungnya dianggap kurang inovatif, sementara dampak kebijakannya tidak terasa signifikan di lapangan.

Hal serupa terjadi pada Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dinilai lambat dalam merealisasikan program transisi energi menuju energi bersih. Sementara itu, kebijakan hilirisasi mineral dinilai kurang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Menteri yang Dinilai Tidak Efektif

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, juga mendapat kritik tajam terkait isu deforestasi dan perubahan iklim. Kebijakannya dianggap lebih berpihak pada kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Selain itu, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dinilai kurang transparan dalam pengelolaan dana desa dan tidak memberikan terobosan berarti untuk pembangunan wilayah tertinggal.

Beberapa menteri lain yang dianggap tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama adalah Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Iftitah Sulaiman Suryanagara (Menteri Transmigrasi). Keduanya dianggap gagal menghadirkan kebijakan signifikan untuk mengatasi masalah mendesak di bidang masing-masing.

Dukungan untuk Reshuffle Kabinet

Survei CELIOS mengungkapkan bahwa 88% responden mendukung reshuffle kabinet dalam enam bulan pertama pemerintahan. Pergantian menteri dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kerja kabinet dan memperbaiki citra pemerintahan. Fokus utama reshuffle diharapkan pada sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang membutuhkan figur-figur dengan kapasitas dan komitmen kuat.

Reshuffle kabinet diharapkan menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Publik menaruh ekspektasi tinggi bahwa langkah ini dapat memperkuat fondasi pemerintahan dan menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan bangsa.

Dengan strategi yang tepat, reshuffle diharapkan dapat membawa perubahan positif dan mendekatkan pemerintah pada visi-misinya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia