Dukung Kesejahteraan Masyarakat Jatim, Muhammad Ashari: BUMD Harus Jadi Penyumbang PAD Bukan Beban Daerah!

Matahationline.com – Anggota DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari, menyoroti efektivitas BUMD dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, BUMD memiliki peran strategis sebagai sumber pendapatan provinsi yang digunakan untuk membiayai berbagai program masyarakat, seperti bedah rumah, bantuan fakir miskin, dan beasiswa.

Namun, beberapa BUMD di Jawa Timur justru menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Bahkan, ada anak perusahaan BUMD yang tidak hanya merugi, tetapi juga membebani keuangan induk perusahaan.

“BUMD itu harusnya menjadi penyumbang PAD bagi provinsi, bukan malah jadi beban daerah. Jadi ini perlu dievaluasi agar anak perusahaan – anak perusahaan dari BUMD ini bisa menyumbang pendapatan untuk Provinsi Jawa Timur,” ujar Ashari di Kantor DPRD Jatim, Kamis (23/1/2025).

Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim ini juga mengungkapkan bahwa kekurangan monitoring, laporan keuangan yang kurang transparan, atau bahkan persoalan di tingkat direksi menjadi tantangan besar bagi BUMD. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Komisi C untuk menemukan solusi konkret.

“Kalaupun solusinya karena kita berpikiran ada karyawan, kemudian ada staf di situ. Nah kita pikirkan ini kalau seandainya dibiarkan lalu menggerogoti anggaran negara mending dibubarkan,” tegasnya.

“Tapi kalau ada pertimbangan lain, paling tidak dimerger lah karena perusahaan di anak perusahaan bisa dijadikan satu sehingga lebih efektif untuk bekerja,” imbuhnya.

Ia menegaskan pentingnya BUMD sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam mencari pendapatan. Harapannya, BUMD dapat dikelola secara sehat dan profesional agar program-program gubernur yang pro-rakyat dapat berjalan maksimal.

“Saya setuju banget itu kalau dibubarkan, tapi lihat dulu ya lihat lihat konteksnya dulu. Kalau semakin tahun semakin hari tidak ada perkembangan malah merepotkan beban ini keuangan rakyat ini dibubarkan saja,” pungkasnya.

Komisi C DPRD Jawa Timur berkomitmen untuk terus memantau kinerja BUMD demi memastikan perusahaan-perusahaan ini memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.