DPRD Jatim: Penutupan Pasar Hewan Harus Dikaji Secara Komprehensif
Matahationline.com – Wacana penutupan pasar hewan sebagai upaya mengendalikan penyebaran PMK mendapat perhatian serius dari, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, H. Muh. Abdul Qodir.
Ia meminta pemerintah melakukan kajian yang mendalam sebelum memutuskan langkah tersebut, mengingat dampak sosial dan ekonomi yang bisa timbul bagi masyarakat, khususnya peternak dan pekerja pasar hewan.
“Dari sisi positif, menutup pasar memang bisa mengurangi interaksi antarhewan, sehingga penyebaran PMK lebih terkendali. Tapi di sisi lain, kita juga harus memikirkan nasib peternak yang menggantungkan penghasilannya di pasar hewan,” ujar Abdul Qodir, (23/1/2025).
Menurutnya, kebijakan ini tidak bisa diterapkan di semua pasar hewan di wilayah Jawa Timur, karena ada beberapa daerah yang kasus penyebaran PMK nya rendah.
“Ada pasar-pasar di zona merah yang penyebarannya tinggi, mungkin perlu ditutup sementara. Tapi untuk pasar yang masih terkendali, tidak perlu ditutup total. Kasihan juga para pekerja dan pelaku usaha yang bergantung pada pasar ini,” jelasnya.
Ia juga menyoroti populasi ternak di wilayah seperti Tapal Kuda dan Mataraman, yang memiliki pasar-pasar besar.
“Kalau pasar hewan di wilayah ini ditutup tanpa kajian matang, dampaknya akan sangat berat. Peternak kecil, yang jumlahnya banyak sekali, akan kesulitan menjual hewan mereka,” tambah Abdul Qodir.
Sebagai seorang peternak yang aktif berinteraksi dengan pasar hewan, Abdul Qodir memahami betul dinamika yang terjadi di lapangan.
“Saya sering datang ke pasar-pasar besar. Saya melihat langsung bagaimana ekonomi masyarakat sangat bergantung pada keberlangsungan pasar ini,” ujar Politisi PKB ini.
Ia pun mengusulkan solusi alternatif untuk menekan penyebaran PMK tanpa menutup pasar secara total.
“Mungkin kita bisa menetapkan protokol ketat di pasar hewan, seperti pemeriksaan kesehatan hewan sebelum masuk pasar dan pembatasan interaksi langsung. Yang penting adalah keseimbangan antara pengendalian wabah dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
Dirut BEI Mundur Usai Gejolak IHSG, DPR RI Nilai Bentuk Tanggung Jawab
DPRD Bondowoso Soroti Distribusi Elpiji 3 Kg yang Tak Tertib
Menko PM Tekankan Penguatan IP untuk Dorong Ekonomi Kreatif Go Global
KH Imam Hasyim Soroti Pentingnya UHC, Sumenep Raih Penghargaan Madya UHC Awards 2026
DPRD Desak Evaluasi Menyeluruh Bangunan Sekolah Usai Plafon SMPN 60 Surabaya Ambruk
FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan
Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan