DPRD Bondowoso Soroti Distribusi Elpiji 3 Kg yang Tak Tertib

Matahationline.com – Pasokan gas elpiji (LPG) 3 kilogram di wilayah Bondowoso sejatinya tidak bermasalah. Akan tetapi, distribusi yang kurang tertib di tingkat pangkalan membuat masyarakat merasakan kelangkaan.

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menyebut lemahnya sistem pendataan pembeli menjadi salah satu pemicu utama.

Pernyataan tersebut disampaikan Tohari usai menghadiri audiensi dengan Bagian Perekonomian Pemkab Bondowoso.

Sekaligus melakukan kunjungan kerja ke SPBE Grujugan, agen elpiji di Desa Nangkaan, serta Dapur SPPG Dabasah, Kamis (29/1/2026).

Hasil penelusuran lapangan menunjukkan bahwa jatah elpiji 3 kg untuk Bondowoso tersalurkan sesuai ketentuan.

Delivery Order (DO) dari SPBE berjalan normal, lalu agen menerimanya, dan lanjut ke pangkalan tanpa kendala berarti.

“Kami cek langsung ke SPBE dan agen. DO yang menjadi hak Bondowoso sudah tersalurkan. Dari agen ke pangkalan juga tidak ada masalah,” kata Tohari.

Meski demikian, ia mengungkap indikasi adanya pembelian elpiji bersubsidi secara berlebihan oleh satu keluarga.

Tohari menyebut, praktik ini mencederai prinsip subsidi. Mengingat Pertamina telah menetapkan batas maksimal pembelian elpiji 3 kg sebanyak lima tabung per keluarga setiap bulan.

Baca juga: Pemkab Bondowoso Sidak SPBE dan Pangkalan LPG 3 Kg, Pastikan Stok Aman dan Harga Sesuai HET

“Di lapangan ada dugaan satu keluarga bisa membeli lebih dari satu tabung, bahkan di beberapa pangkalan atau pengecer berbeda. Ini yang harus di tertibkan,” ujarnya.

Akar persoalan, lanjut Tohari, berada pada sistem pencatatan yang belum jalan secara disiplin.

Seharusnya, setiap transaksi elpiji 3 kg ada catatan berdasarkan Nomor Kartu Keluarga (KK), bukan sekadar nama pembeli.

“Kalau pencatatan by nomor KK di lakukan dengan konsisten, satu keluarga tidak akan bisa membeli melebihi kuota. Faktanya, masih banyak pangkalan yang belum tertib soal ini,” tegasnya.

Ia juga menyinggung fenomena panic buying di tengah masyarakat. Ketakutan kehabisan gas membuat sebagian warga membeli lebih dari kebutuhan, padahal secara logika konsumsi, elpiji 3 kg tidak mungkin habis dalam hitungan jam.

“Setiap hari sekitar 19 ribu tabung elpiji 3 kg beredar di Bondowoso. Angka itu sebenarnya mencukupi. Tapi kalau ada yang membeli berlebihan, pasti ada warga lain yang tidak kebagian,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi persoalan berlarut, Komisi II DPRD Bondowoso telah berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina agar pencatatan serta pelaporan distribusi lebih ketat dalam sepekan ke depan.

Evaluasi menyeluruh akan di lakukan guna memastikan perbaikan benar-benar terjadi.

Tim pengawas peredaran LPG juga diminta aktif memantau, meski Tohari menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi penimbunan dalam skala besar.

Menanggapi isu penggunaan elpiji 3 kg oleh Dapur SPPG, H. Tohari memastikan tidak ada pelanggaran. Hasil pengecekan menunjukkan dapur layanan tersebut menggunakan elpiji non-subsidi.

“Tidak mungkin dapur seperti SPPG memakai elpiji subsidi. Yang perlu diingat, elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat miskin. Pengusaha dan warga mampu seharusnya tidak ikut menggunakan,” tandasnya.

Ia berharap, dengan distribusi yang lebih disiplin dan kesadaran masyarakat, elpiji 3 kg di Bondowoso bisa kembali stabil, tersedia, dan tepat sasaran.