DPR RI Minta Polemik Ritel Modern Disikapi Bijak dan Proporsional
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim/@gusrivqy
Matahationline.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta semua pihak untuk menyikapi pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar terkait dominasi ritel modern dengan bijak dan proporsional. Ia menilai kritik tersebut merupakan dorongan untuk memperbaiki ekosistem perdagangan nasional, bukan serangan terhadap pelaku usaha tertentu.
“Pernyataan itu harus kita lihat sebagai dorongan agar pemerintah menata kembali ekosistem perdagangan nasional. Ritel modern dan usaha kecil tidak seharusnya saling melemahkan, tetapi tumbuh bersama secara seimbang,” ujar Rivqy di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Rivqy menyoroti fakta bahwa omzet ritel modern mencapai sekitar Rp700 triliun per tahun. Sementara itu, jutaan usaha mikro dan kecil yang menopang sekitar 60 persen PDB nasional masih mengalami kesulitan dalam mengakses pasar dan modal. Menurutnya, ketimpangan tersebut perlu adanya penertiban regulasi dan pemerataan kesempatan usaha.
“Kesetaraan ekonomi harus menjadi prioritas. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan aturan izin ritel modern tidak merugikan pedagang kecil di sekitar mereka, terutama soal titik lokasinya. Sekarang bisa kita lihat di banyak daerah radius nggak sampai 200 meter ada ritel modern,” tegasnya.
Politisi muda PKB tersebut mendorong terciptanya kemitraan yang sehat antara jaringan minimarket dengan pelaku UMKM lokal, salah satunya melalui penyediaan ruang bagi produk daerah di etalase ritel modern. Selain itu, setiap kebijakan harus berbasis data dan berorientasi pada keadilan ekonomi.
“Modernisasi ekonomi penting, namun harus didasari pada kompetitif yang adil, agar tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya, Bahwa amanah Undang-undang Dasar kita, menekankan pada dasar prinsip ekonomi berkeadilan,” pungkas Rivqy.

Akses Sulit Jadi Alasan Relokasi Puskesmas Bareng, DPRD Kota Malang Janjikan Pengawasan Ketat
DPRD Bondowoso Soroti Distribusi Elpiji 3 Kg yang Tak Tertib
Menko PM Tekankan Penguatan IP untuk Dorong Ekonomi Kreatif Go Global
KH Imam Hasyim Soroti Pentingnya UHC, Sumenep Raih Penghargaan Madya UHC Awards 2026
DPRD Desak Evaluasi Menyeluruh Bangunan Sekolah Usai Plafon SMPN 60 Surabaya Ambruk
Komisi IX DPR RI Dorong Pemerataan Dokter Lewat 10 Kampus Baru
FPKB DPRD Kota Bekasi Usulkan Insentif Guru Ngaji Lekar Rp500 Ribu per Bulan
Gelar Akpolbang, Cak Imin Minta Kader PKB Ubah Arah Berfikir yang Adaptif
PKB Matangkan Kepemimpinan Daerah lewat Akademi Politik Kebangsaan