Cak Thoriq Dukung IKA PB PMII Dipimpin Ketum Bukan Presidium

Matahationline.com – Ketua Umum Ikatan Keluarga (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur, Thoriqul Haq, dengan tegas menolak gagasan presidium dalam kepengurusan Pengurus Besar (PB) IKA PMII. Ia menilai sistem tersebut tidak sesuai dengan tradisi dan karakter keorganisasian PMII.
“Saya menolak gagasan presidium dalam kepengurusan PB IKA PMII,” ujar Cak Thoriq, sapaan akrabnya, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, sistem presidium tidak pernah menjadi bagian dari tradisi IKA PMII dan tidak mencerminkan ruh keorganisasian PMII yang telah terbentuk selama ini. Ia menegaskan bahwa mekanisme kepemimpinan berbasis ketua umum lebih efektif dalam menggerakkan roda organisasi.
“Gagasan presidium bukan karakter di PMII,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cak Thoriq menyampaikan bahwa dirinya tetap mengusulkan agar ketua umum PB IKA PMII dipilih dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) oleh peserta Munas IKA PMII. Ia menilai bahwa mekanisme tersebut lebih solid dalam membentuk kepengurusan yang dapat mengakomodasi semua tokoh alumni PMII yang tersebar di berbagai lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan.
“Tetap mengusulkan ketua umum dipilih dalam Munas IKA PMII dengan melengkapi kepengurusan dari semua tokoh alumni PMII yang bisa dikonsolidasi untuk kepentingan distribusi alumni,” jelasnya.
Cak Thoriq menambahkan bahwa posisi ketua umum lebih memiliki pengaruh kuat sehingga organisasi dapat berjalan dengan lebih fokus dan terarah. Hal ini akan berdampak pada optimalisasi kinerja organisasi dan distribusi kader secara efektif.
“Dengan ketua umum, mekanisme organisasi lebih bisa berjalan dengan kepemimpinan yang fokus menggerakkan roda organisasi dan distribusi kader,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Munas VII IKA PMII dijadwalkan berlangsung pada 21-23 Februari 2025. Dalam proses Munas ini, muncul gagasan presidium yang mengusulkan penghapusan posisi ketua umum dan menggantikannya dengan kepemimpinan kolektif oleh beberapa orang secara bersamaan atau bergantian dalam periode yang disepakati. Namun, gagasan ini menuai penolakan dari sejumlah pihak, termasuk Cak Thoriq yang menilai sistem tersebut tidak sesuai dengan karakter PMII.