Anggota DPRD Kritik Rencana Satu Pintu Informasi Pemprov NTB

Matahationline.com – Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menerapkan sistem satu pintu informasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menuai kritik tajam dari DPRD NTB.

Anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB, Akhdiansyah akrab disapa Guru To’i menilai kebijakan ini berpotensi membatasi akses informasi publik dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Kurang elok kalau membatasi informasi publik dengan cara satu pintu,” tegas Guru To’i, Selasa, 25 Februari 2025.

Menurutnya, di era digital yang serba cepat, transparansi dan kebebasan akses informasi harus dijunjung tinggi.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Indah), semestinya membangun sistem komunikasi yang lebih terbuka, bukan justru menyempitkan jalur informasi.

“Ini bertentangan dengan iklim demokrasi yang menuntut transparansi serta kecepatan dalam menangani persoalan publik,” lanjut Guru To’i.

Alih-alih membatasi akses, Guru To’i menyarankan agar Pemprov NTB merancang model komunikasi yang lebih efektif.

Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi dari berbagai elemen pemerintahan agar masyarakat dapat memahami kinerja pemerintahan Iqbal-Dinda secara lebih komprehensif.

“Mungkin maksudnya ingin lebih disiplin dalam mengelola isu, tapi bukan dengan cara membatasi informasi. Sebaiknya dirumuskan model komunikasi yang memungkinkan semua komponen pemerintahan berbicara tentang kerja dan tugasnya, sehingga publik tahu bahwa mereka benar-benar bekerja,” jelasnya.

Ketua IKA PMII NTB ini berharap Pemprov NTB mempertimbangkan model komunikasi yang lebih inklusif dan transparan.

“Jika ingin memastikan informasi akurat dan terarah, sebaiknya dilakukan dengan cara yang tidak menutup ruang informasi bagi publik,” imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyebut bahwa sistem satu pintu informasi bertujuan untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat lebih terstruktur dan akurat.

Ia juga menekankan pentingnya peran Diskominfotik dalam mengelola informasi agar lebih terkoordinasi.

“Kita harapkan sistem ini bisa berjalan dengan baik dan memastikan informasi yang tersampaikan tidak simpang siur,” ujarnya.

Politisi Golkar ini juga menyebut bahwa pemanfaatan command center dalam sistem tersebut akan mempermudah kerja media.

“Dengan sistem ini, teman-teman media tidak perlu bolak-balik ke berbagai dinas, cukup melalui satu pintu di Diskominfotik,” jelasnya.

Namun, bagi Guru To’i, kebijakan ini tetap harus dikaji ulang agar tidak menjadi alat pembatas informasi.

“Harus ada keseimbangan antara keteraturan penyampaian informasi dan kebebasan akses publik. Jangan sampai sistem ini justru menghalangi transparansi pemerintahan,” cetusnya.