Anggota DPR PKB: Kasus Pagar Laut Menjadi Ujian bagi Penegakan Hukum di Indonesia

Matahationline.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, menegaskan bahwa kasus pagar laut yang diduga merugikan negara dan masyarakat nelayan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Menurutnya, jika kasus ini tidak diusut dengan tuntas, kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia bisa tergerus.

“Ingat, Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Para pakar dan berbagai lapisan masyarakat yang mempertanyakan penegakan hukum kepada tersangka atau yang diduga bersalah adalah peringatan dini dari mereka terkait kepercayaan pada penegakan hukum,” ujar Abdullah, Rabu (29/1/2025).

Anggota DPR yang sering disapa Gus Abduh ini mengungkapkan bahwa sudah ada data terkait dugaan pelanggaran proyek pagar laut yang merugikan negara serta masyarakat Desa Kohod.

“Terkait sudah adanya data-data pelanggaran dan kerugian dari pagar laut yang dialami negara dan nelayan atau warga Desa Kohod, saya khawatir dengan anggapan banyak pihak yang menilai negara kalah dengan oligarki. Ini akan memunculkan stigma bahwa kalau punya kuasa politik dan bisnis, melanggar aturan akan aman saja. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Gus Abduh.

Gus Abduh juga mengkritik keberadaan buzzer yang dianggap membela kepentingan oligarki dalam kasus ini.

Menurutnya, masyarakat kini sudah semakin kritis dan dapat mengenali upaya-upaya propaganda yang mencoba menutupi pelanggaran hukum.

“Buzzer pembela oligarki dalam kasus pagar laut sudah dideteksi netizen di berbagai platform media sosial. Penggiringan opini untuk membenarkan pelanggaran hukum sudah tidak mempan lagi. Saya minta pihak-pihak yang terlibat dalam operasi ini untuk berhenti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdullah menekankan bahwa kasus pagar laut harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum.

Ia menyatakan dukungannya terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi.

“Kasus pagar laut harus diusut tuntas dengan kolaborasi semua pihak. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap misi bidang hukum Presiden Prabowo, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Abdullah berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan adil dalam menyelesaikan kasus ini.

Menurutnya, keberanian dalam menindak kasus pagar laut akan menjadi bukti nyata bahwa hukum benar-benar berjalan tanpa pandang bulu di Indonesia.