Alasan Anik Maslachah Setuju Refocusing Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi

matahationline.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah memberikan beberapa alasan terkait dengan rencana melakukan refocusing anggaran APBD Jatim 2021. Salah satu alasan kuatnya adalah kembali meningkatnya penyebaran covid-29 di beberapa daerah di Jawa Timur, sehingga memerlukan penanganan ektra.

Refocusing tersebut kata Anik akan dibahas dalam P-APBD Jatim 2021. Namun ia juga akan memastikan pelaksanaan penggunaan anggaran refocusing oleh Pemprov bisa maksimal dan terealisasi.

“Realisasi penggunaan dana tak terduga untuk penanganan Covid-19 di Jatim tahun 2020 hanya di kisaran 73 persen. Sehingga efektifitas perencanaan dan pelaksanaan perlu ditingkatkan,” katanya.

Pertimbangan lainnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Jatim 2020 juga cukup besar yakni Rp.3,7 triliun atau setara 11,46 persen dari kekuatan APBD Jatim 2020 sebesar Rp.34,5 triliun. “Kami akan dorong realokasi anggaran untuk vaksinasi ditingkatkan dua kali lipat dari tahun sebelumnya agar kekebalan komunitas (Herd Immunity) bisa segera terwujud,” jelasnya.

Politisi PKB Jatim itu menilai, dari sisi kemampuan anggaran dan aturan tidak ada persoalan yang berarti. Bahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga memiliki good will yang sama dengan kalangan DPRD Jatim. “Jadi yang perlu dipersiapkan adalah menyiapkan SDM untuk vaksinasi agar bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Mengingat, vaksinasi nantinya juga akan menyasar anak-anak muda,” ungkapnya.

Di sisi lain, refocusing anggaran juga akan membantu sosialisasi prokes yang lebih massif dan penerapan PPKM Mikro yang lebih ketat. Mengingat, vokasi prokes masih sangat diperlukan akibat masih adanya sebagian masyarakat yang masih meyakini Covid-19 tidak ada dan tak berbahaya.

“Kalau perlu Satgas Covid-19 mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga sekolah diperkuat untuk membantu persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi daerah-daerah yang masuk zona hijau dan kuning,” kata politikus asal Sidoarjo.

Khusus untuk kasus di Bangkalan, pihaknya menyarankan supaya segera dilakukan lockdown di 4 kecamatan yang masuk Zona Merah jika tak juga menunjukkan perkembangan yang sigfinikan.

“Dari pada PPKM Mikro yang tak kunjung menunjukkan hasil dan waktunya sampai kapan. Kami menyarankan supaya dilakukan lokalisir Zona Merah dengan memberlakukan lockdown selama 1-2 pekan atau sebulan tak boleh kemana-mana tapi kebutuhannya dibantu pemerintah sehingga sebaran Covid-19 bisa dikendalikan dengan baik, dan tidak menyebar lebih luas,” pungkasnya.