UU Pesantren Kado Spesial Hari Santri Nasional 2019

By Kontributor 20 Okt 2019, 00:35:56 WIBPendidikan

UU Pesantren Kado Spesial Hari Santri Nasional 2019

Keterangan Gambar : istimewa


matahationline.com – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2019 kali ini terasa sangat istimewa bagi kalangan santri dan pesantren. HSN 2019 mendapatkan kado spesial dari negara, yaitu Undang-Undang Pesantren, undang-udang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi peran dan kontribusi pondok pesantren dalam mengawal peradaban bangsa Indonesia.

Anggota DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa mengatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari santri patut bersyukur dan berterima kasih kepada PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah menjadi inisiator lahirnya UU Pesantren. PKB berhasil mengumpulkan fakta-fakta sejarah yang membuktikan bahwa pendidikan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua dan berkontribukisi besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Melalui fakta dan tim penyusun naskah akademik UU Pesantren, PKB berhasil meyakinkan pemerintah dan parlemen bahwa UU Pesantren sebagai bagian keharusan yang harus dipenuhi negara untuk mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan nasional.

Namun yang tidak boleh dilupakan, kata Aliyadi adalah bagaimana santri dan pondok pesantren untuk menyiapkan diri menjalankan amanah UU Pesantren, diantaranya adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penerjemah dari amanat UU Pesantren dan menyusun manajemen pengelolaan pendidikan pondok pesantren.

“kita sangat optimis bahwa UU ini dapat berdampak positif terhadap keberlangsungan lembaga pesantren,” ungkap politisi PKB itu.

Meski sudah ada UU Pesantren, Aliyadi meminta pemerintah untuk tidak ikut campur tangan atau mengintervensi pondok pesantren dalam menjalankan proses pendidikan di dalamnya. Selain karena setiap pondok pesantren memiliki metode pendidikan yang berbeda-beda, pondok pesantren sudah terbiasa dalam kemandirian mengatur rumah tangganya dengan otoritas yang dimiliki.“

UU pesantren hanyalah sebuah legalitas dan pengakuan negara bahwa kaum santri dan pondok pesantren di Indonesia sudah banyak melahirkan manusia-manusia yang mampu berkontribusi kepada bangsa,” terang legislator asal dapil Madura itu.

Menurut Aliyadi, kewajiban negara dalam hal ini pemerintah adalah bagaimana memfasilitasi segala kebutuhan pondok pesantren dalam proses pendidikan untuk para santrinya, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pesantren. Karena selama ini pesantren yang telah berkontribusi terhadap negara masih dipandang sebelah mata dibandingkan pendidikan umum non pesantren, contohnya adalah ketidakberpihakan anggaran pendidikan pesantren.[ct]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment