Politisi PKB Kritik Pemprov Jatim Soal Transportasi Publik yang Belum Terintegrasi

By Kontributor 17 Sep 2019, 15:08:39 WIBDaerah

Politisi PKB Kritik Pemprov Jatim Soal Transportasi Publik yang Belum Terintegrasi

Keterangan Gambar : Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Ach Amir Aslichin


Surabaya, matahationline.com – Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Ach Amir Aslichin memberikan kritik atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal pelayanan transportasi publik. Pasalnya, Pemprov Jatim belum mengambil langkah kongkrit mengintegrasikan transportasi publik. Dampaknya adalah masyarakat hingga saat ini masih enggan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Politisi PKB asal Sidoarjo itu kemudian memberikan contoh permasalahan transportasi publik yang belum terintergrasi dengan baik. Transportasi publik yang disediakan pemerintah untuk mengakomodir aktivitas masyarakat Sidoarjo-Surabaya tidak berjalan efektif, seperti kereta komputer dan Bus Rapid Transport (BTR) yang dioperasikan Perum Damri.

“Kereta komputer yang dioprasikan oleh DAOP 8 PT KAI tidak berhasil, begitu juga BRT yang dioprasikan oleh perum damri juga gagal,” ungkapnya, Senin (16/9/2019) di Gedung DPRD Jatim Jl. Grahadi Surabaya.

Kereta komputer dan BTR tidak mengakomodir sejumlah titik transit penggunanya. Masyarakat yang menggunakan kereta komputer dari Sidoarjo menuju Surabaya harus berakhir di Stasiun Wonokromo, padahal tujuan akhirnya di Cintraland. Artinya masyarakat harus berganti-ganti moda transportasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan mereka menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya masyarakat enggan menggunakan layanan transportasi publik.

“Ketidakefektifan sistem network/jaringan jalur dan titik transit menjadi soal yang harus diselesaikan pemerintah provinsi,” katanya.

Permasalahan transportasi yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo, Surabaya-Gresik, Surabaya-Mojokerto dan sekitarnya merupakan wilayah kewenangan Pemprov Jatim. Sehingga permasalahan ketersediaan transportasi publik dan  juga permasalahan kemacetan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.[rt]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment