Politisi Perempuan Jatim, Hikmah Bafaqih Apresiasi Komunitas Perempuan Ingin Terlibat di Musrenbang

By Kontributor 28 Nov 2019, 09:21:23 WIBDaerah

Politisi Perempuan Jatim, Hikmah Bafaqih Apresiasi Komunitas Perempuan Ingin Terlibat di Musrenbang

Keterangan Gambar : Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Hikmah bafaqih saat reses menyapa komunitas perempuan di Kota Malang.


matahationline.com - Politisi Perempuan DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB Hikmah Bafaqih mengapresiasi atas keinginan dari komunitas perempuan yang ada di Kota Malang untuk dilibatkan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap tingkatan daerah ataupun nasional. Keinginan tersebut disampaikan komunitas perempuan tersebut dalam acara serap aspirasi, reses di Kedung Kandang Kota Malang, Rabu 27 November 2019.

Kominitas perempuan yang terdiri dari Muslimat NU, Fatayat NU dan komunitas perempuan yang lainnya merasa memiliki kemampuan yang sama dengan komunitas PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang dilibatkan dalam Musrenbang. Kemampuan untuk memberikan masukan terkait dengan perencanaan pembangunan, utamanya pembangunan berbasis gander dan pemberdayaan perempuan. Sehingga kebijakan yang dihadirkan nantinya adalah kebijakan yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan dari perempuan.

“Jadi mereka ingin menjadi peserta aktif musrenbang, tentu itu sangat saya apresiasi dan perlu disampaian dalam rapat dewan, dan sangat menarik,” katanya.

Dari sisi perencanaan, Musrenbang terbaik dalam tiga macam, pertama Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP, 20 tahun), Musrenbang Jangka Panjang Nasional dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Kedua, Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 5 tahun). Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah presiden dilantik dan Musrenbang Jangka Menengah Daerah juga dilakukan 2 bulan pasca kepala daerah dilantik. Yang ketiga Musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP, 1 tahun), dilaksanakan paling lambat bulan April untuk nasional dan bulan Maret untuk daerah.

Musrenbang setidaknya ada lima tahapan bertingkat, yaitu musrenbang nasional, musrenbang provinsi, musrenbang kota/kabupaten, musrenbang kecamatan dan musrenbang kelurahan atau desa.

“Komunitas ini kalau bisa masuk di dalamnya, tentu sangat luar biasa, bisa mengintervensi kebijakan pembangunan sejak dari awal,” imbuh Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur itu.

Tidak hanya itu, komunitas perempuan tersebut, kata Hikmah juga  menginginkan adanya pelatihan teknologi informasi. Pelatihan tersebut amat penting untuk kaum perempuan sebagai penambahan wawasan dan pengetahuan di dunia teknologi. Terlebih lagi, di era saat ini, teknologi sudah masuk dalam setiap lini kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan pelatihan teknologi khusus segman perempuan.[cr]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment