Politisi PDI-P Kritik Kapasitas Risma Sebagai Saksi di MK

By 09 Jun 2016, 16:18:01 WIBHukum

Politisi PDI-P Kritik Kapasitas Risma Sebagai Saksi di MK

Keterangan Gambar : Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Dikritik Koleganya Sesama Kader PDI-P Tidak Konsisten Terkait Sikap Terhadap UU No. 23/2014 dan Penerapan Pendidikan Gratis di Surabaya (Photo by: Antara)


Surabaya- matahationline.com- Kehadiran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hari Rabu (8/6) kemarin, mendapat tanggapan kritis dari Baktiono, kader PDI Perjuangan Kota Surabaya. Baktiono yang merupakan anggota Komisi B DPRD Surabaya mengatakan jika dirinya mendapatkan info dari Samanhudi, Wali Kota Blitar yang juga berasal dari PDIP bahwa yang melakukan gugatan ke MK terkait UU no 23 tahun 2014 itu adalah Pemkot Blitar dan Siswa/Wali murid dari Kota Surabaya, bukan Pemkot Surabaya secara kelembagaan. Bahkan, lanjut Baktiono, Risma atas nama Pemkot Surabaya sudah pernah mencabut gugatan itu sebelumnya.

“Saya mendapatkan info dari pak Wali Kota Blitar, kalau gugatan di MK itu dilakukan oleh perwakilan siswa dan wali murid Surabaya, bukan oleh Pemkot Surabaya. Malah kabarnya  Bu Risma pernah mencabut gugatan itu. Lalu kenapa kemarin dia memposisikan diri seolah-olah ikut menggugat UU tersebut,” katanya.

Bagi Baktiono, kejelasan posisi Bu Risma dalam kasus ini harus tegas. Sebab dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, dirinya dan juga anggota DPRD Kota Surabaya yang lain harus selalu kritis mengawasi kebijakan-kebijakan Pemkot Surabaya sebagaimana tugas pokok dan fungsi anggota legislatif. “Lha saya ini sebagai anggota dewan dan juga kawan-kawan dewan yang lain tidak diberi tahu bagaimana posisi Pemkot Surabaya dalam polemik UU ini. Malah yang saya tidak mengerti, kenapa waktu itu bu Risma mencabut gugatan itu, tapi sekarang justru ikut-ikutan pihak yang menggugat UU ini?” jelas Baktiono.

Pendidikan di Surabaya Belum Gratis

Apalagi Baktiono mendengar kabar bahwa salah satu materi kesaksian yang disampaikan Risma adalah keberhasilan Pemkot Surabaya menggratiskan pendidikan tingkat SMK/SMA ketika pengelolaan pendidikan menengah dipasrahkan kepada kota/kabupaten. “Terus terang hal itu kurang tepat ya. Sebab Pemkot Surabaya selama ini tidak pernah memberikan pendidikan gratis sampai jenjang SMA/SMK. Masih banyak iuran-iuran dan pungutan-pungutan lain kepada siswa/siswi SMA/SMK di Surabaya,” ungkapnya.

Bahkan saat itu Baktiono langsung menelepon Wali Kota Blitar, Samanhudi via ponselnya secara loud speaker (diperdengarkan secara keras lewat speaker internal hand phone) kepada para wartawan. Dalam telepon, Samanhudi dengan tegas mengatakan jika Surabaya belum benar-benar menerapkan pendidikan gratis, tidak seperti Kabupaten Blitar. “Saya sih sudah pernah sampaikan agar jangan pernah Bu Risma menyampaikan bahwa Surabaya telah menerapkan pendidikan gratis, karena kenyataannya masih ada pembayaran-pembayaran lainnya yang dibebankan kepada siswa-siswi di Surabaya. Sementara di Kabupaten Blitar, pendidikan gratis 12 tahun itu benar-benar gratis, bahkan sampai untuk keperluan sehari-harinya siswa, termasuk uang sakunya,” tandas Samanhudi lewat sambungan telepon yang diperdengarkan Baktiono.

Dalam keterangannya Samanhudi juga menyayangkan kenapa kehadiran Risma di MK tidak didukung oleh masyarakat dan legislatif Kota Surabaya. Padahal yang dari Kota Blitar dapat menghadirkan seluruhnya stakeholders-nya, mulai dari siswa, wali murid, komite, SKPD, dan legislatif.

Sebagaimana diketahui bahwa pasal 15 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pengelolaan pendidikan level SMA/SMK dan sederajat diserahkan pada kewenangan Pemerintah Provinsi dari awalnya menjadi domain Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan tersebut lantas mendapatkan respon keras dari beberapa unsur pemerintah Kab/Kota di berbagai wilayah, maupun dari komponen sekolah itu sendiri. Sehingga beberapa diantaranya melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi agar ketentuan dalam UU No. 23/2014 tersebut dibatalkan. Hingga saat ini MK masih dalam proses sidang dan belum memberikan statement resmi kapan keputusan tentang uji materi tersebut dibacakan (mer/tic/lan/bgs-online/fc).



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment