- PKB Anggap Keberpihakan Hukum Terhadap Perempuan Masih Lemah
- Mengenal Lebih Dekat PKB dari Makna Lambangnya
- Hasil Survei LSI, PKB jadi Partai Paling Patuh kepada Ulama
- Kabar Gembira untuk Santri, Beasiswa Magister dan Doktor untuk Dalam dan Luar Negeri
- PKB Optimis Raih 100 Kursi di DPR RI
- Sejarah Pendirian PKB
- Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009: Background Dasar Lambang Bendera PKB Bukan Bendera Indonesia
- Survei Alvara: Elektabilitas PKB Masih Eksis Empat Besar
- PKB Puncaki Hasil Kualifikasi Parpol Cukup Informatif
- Usai Pengajian, Ulama Jakarta Timur Deklarasi Dukungan ke Maruf Amin
PKB Berhasil Perjuangkan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Berita Populer
- Ketua DPRD Jatim Siap Ajari Bupati Jember Cara Memimpin Daerah
- Ketua DPRD Jatim Siap Ajari Bupati Jember Cara Memimpin Daerah
- Ketua DPRD Jatim Siap Ajari Bupati Jember Cara Memimpin Daerah
- Bertentangan dengan Pancasila, Nahdlatul Ulama Dukung Pemerintah Bubarkan HTI
- Khataman, Cara Efektif Cegah Siswa Tidak Konvoi
Berita Terkait
- Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Politisi PKB Contohkan Konflik Timur Tengah0
- Cak Imin Berbagi Kebahagiaan Bersama Korban Gempa Lombok0
- Dalil-dalil Cinta Tanah Air dari Al-Quran dan Hadits0
- Doa Cak Imin Dalam Mujahadah: Ekonomi Indonesia Kembali Membaik0
- PKB Minta Gubernur Kalbar Perhatikan Nasib Petani dan Nelayan0
Jakarta, matahationline.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI telah berhasil mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Inisiatif DPR RI melalui Rapat Badan Legistlasi DPR RI.
“Alhamdulillah, perjuangan PKB sampai sekarang ini telah sampai pada keputusan Baleg sebagai RUU inisiatif daripada DPR,” kata Anggota Fraksi PKB DRI RI, Ibnu Multazam di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 September 2018.
Ibnu Multazam menjelaskan bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini merupakan aspirasi dari para Kiai, berbagai Pondok Pesantren, para santri, agar supaya dibentuk undang-undang, "(RUU) itu hari ini sudah berhasil alhamdulillah," jelasnya.
"Tinggal nanti pada berikutnya akan segera masuk di paripurna DPR untuk mintakan persetujuan paripurna. Setelah dilakukan paripurna akan dikirim ke pemerintah untuk dimintakan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," tambahnya.
Wakil Rakyat kelahiran Ponorogo ini berharap nantinya pemerintah segera mengirim DIM untuk membahas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan secara bersama-sama pemerintah hingga menjadi undang-undang.
Ibnu menuturkan bahwa RUU ini disusun untuk mengakui keberadaan Pesantren yang dipayungi oleh regulasi. Sebab, jasa pesantren untuk Republik Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan.
“RUU ini kan untuk mengakui keberadaan pesantren yang dipayungi oleh regulasi, sementara pesantren ini sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Bahkan para kiai, para santri itu jasanya untuk republic ini, untuk berjuang menuju kemerdekaan juga ada. Banyak pahlawan itu yang datang dari kalangan pesantren sehingga ini perlu diatur dan dipayungi dalam sebuah regulasi,” katanya.