Pesan Khusus Gubernur dan Ketua DPRD Jatim untuk Wali Kota Baru Probolinggo

By Kontributor 06 Feb 2019, 11:33:13 WIBDaerah

Pesan Khusus Gubernur dan Ketua DPRD Jatim untuk Wali Kota Baru Probolinggo

Keterangan Gambar : istimewa


Probolinggo, matahationline.com – Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar turut hadir dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Wali Kota Probolinggo masa jabatan 2019-2024, Rabu (6/2/2019) di Gedung Serba Guna Widya Harja Kota Probolinggo. Gubernur Soekarwo dalam sambutannya memberikan pesan khusus untuk Wali Kota Probolinggo yang baru, Habib Hadi Zainal Abidin.

Menurut pria yang biasa disapa Pakde itu, dalam menjalankan roda pemerintahan harus mampu mengakomodir semua kepentingan stakeholder, baik dari pemerintah maupun dari anggota dewan. Sehingga dalam mengambil keputusan tidak perlu adanya voting. “Alhamdulillah selama 10 tahun, saya dengan Pak Halim di Provinsi Jawa Timur tidak pernah voting dalam mengambil keputusan,” ungkapnya saat memberikan sambutan.

Bagi Pakde, voting adalah jalan terakhir dan juga merupakan keputusan dari musyawarah. Namun musyawarah dapat tercapai jika menjalin silaturahmi dengan baik antara wali kota dan dewan. Dengan demikian lanjut Pakde, musyawarah mufakat bisa dilakukan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Pak Halim berpesan kepada Habib Hadi untuk mengedepankan pelayanan prima serta menerapkan konsep-konsep pelayanan yang baik sebagaimana yang ada di dalam administrasi publik. Konsep New Public Service (NPS) sampai saat ini masih relevan untuk diterapkan di pemerintahan.

“konsep Ini (NPS) mengedepakan pelayanan, pemerintah atau birokrasi melayani masyarakat, bukan dilayani dan itu penting untuk diingat. Dan yang paling utama adalah mengajak masyarakat sebagai citizen untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah publik,” ungkapnya.

Selain itu, Ketua DPW PKB Jawa Timur itu berpesan agar wali kota untuk terus melakukan inovasi dalam hal pelayanan. Pelayanan mudah diakses tanpa harus ribet apa lagi antri panjang bahkan harus menunggu berhari-hari. Karena masyarakat akan mudah kecewa kepada pemerintah jika pelayanan lamban dan sulit diakses. “Untuk itu, inovasi percepatan pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan diperlukan, ditambah juga subsidi untuk warga tidak mampu. Inovasi pelanyanan administrasi kependudukan perlu dilakukan, seperti pembuatan KTP atau KK 1-2 jam sudah jadi,” katanya.[rt]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment