Perpres No 80 Tahun 2019 untuk Menjawab Persoalan Disparitas Jawa Timur

By Kontributor 12 Des 2019, 16:21:41 WIBPemerintahan

Perpres No 80 Tahun  2019 untuk Menjawab Persoalan Disparitas Jawa Timur

Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah


Surabaya, matahationline.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah menyambut baik dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.  Peraturan tersebut kata Anik sebagai bagian dari perhatian dari pemerintah pusat dalam mendukung program Pemerintah Provinsi mengatasi persoalan disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah di Jawa Timur. Dimana saat ini pusat industri besar di Jawa Timur masih berkutat di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Kediri dengan gudang garamnya. Adanya peraturan presiden tersebut diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekomoni di setiap wilayah Jawa Timur.

Politisi PKB Jawa Timur itu mengatakan  bahwa konsep pembangunan di Jawa Timur saat ini berbasis kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah atau daerah kabupaten/kota melalui pembangunan infrastruktur jalan. karena itu, Perpres No 80 dinilai sangat mendukung dalam mencapai target-target pembangunan Provinsi Jawa Timur.  Pembangunan tol Probolinggo-Lumajang, Penyelesaian JLS, Bandara Kediri,  Selingkar Wilis, kasawan BTS (Bromo-Tengger-Semeru) dan selingkar Ijen diprediksi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kewilayahan.

“Pembangunan infrastruktur tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang makin cepat, utamanya untuk masyarakat Jawa Timur bagian selatan, mataraman dan wilayah tapal kuda,” katanya, Kamis (12/12/2019).

Anik kemudian mengajak Pemprov Jatim, kepala daerah di setiap wilayah dan juga legislatif untuk bersama-sama mengawal kebijakan dari pemerintah pusat yang sudah menentukan titik-titik program prioritas pembangunan di Jawa Timur. Pengawalan tersebut untuk memastikan program terimplementasikan sesuai dengan rencana dan tepat waktu.

Pembangunan infrastruktur, kata Anik sudah pasti akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Namun yang perlu jadi perhatian dari Pemprov atau pemerintah daerah adalah menyiapkan program pemberdayaan atau pelatihan keterampilan ekonomi masyarakat untuk membaca peluang dari pasca pembangunan infrastruktur. Sehingga pembangunan infrastruktur bisa berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi mikro masyarakat.

“Infrastruktur jalan tidak hanya untuk meningkatkan perputaran barang dan jasa, namun juga untuk menumbuhkan sektor-sektor ekonomi baru di wilayah itu, seperti di Pantura, banyak galeri-galeri UMKM yang tumbuh disekitar jalan dan menarik pengguna jalan untuk singgah,” jelasnya.

Lebih lanjut, politisi asal dapil Jatim II Sidoarjo tersebut secara pribadi menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan perhatian lebih kepada Jawa Timur dengan mendapatkan alokasi anggaran dari pusat untuk Jawa Timur, khususnya untuk wilayah Sidoarjo. Pembangunan fly over Gedangan, flya over Aloha dan pembangunan frontage road Waru yang selama ini ia perjuangkan akhirnya masuk dalam program prioritas. “Alhamdulillah, beberapa titik yang kita ajukan, fly over dan sebagainya itu masuk dalam program prioritas pemerintah pusat,” sambungnya.[ct]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment