Konsep Khilafah Masuk Materi Ujian Sekolah MA, Politisi PKB Jatim Tagih Komitmen Menteri Agama

By Kontributor 05 Des 2019, 14:10:28 WIBPendidikan

Konsep Khilafah Masuk Materi Ujian Sekolah MA, Politisi PKB Jatim Tagih Komitmen Menteri Agama

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih


matahationline.com - Materi khilafah dalam ujian Penilian Akhir Semester (PAS) tingkat Madrasah Aliyah se-wilayah Kediri  Utara pada mata pelajaran fiqih kelas XII IPA-IPS-Bahasa-Agama menjadi sorotan politisi PKB Jawa Timur Hikmah Bafaqih. Masuknya materi tersebut menjadi satu bukti bahwa geradikalisme sudah tumbuh subur di dunia pendidikan.

Peristiwa tersebut, kata Hikamah harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan mengambil sikap atau kebijakan berkelanjutan dalam memerangi gerakan radikal yang sangat membahayakan bagi keutuhan bernegara.

”Ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tidak hanya reaktif. Tetapi juga konstruktif, berkelanjutan, dan terukur,” ungkapnya.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi pendidikan itu secara khusus menagih komitmen dari menteri agama dalam hal memerangi gerakan radikal. “Kami menagih janji dan komitmen pak menteri agama yang konon akan sangat ekstrategas terkait masalah ini,” ujarnya.

Hikmah mengusulkan pemerintah segera membuat desain program yang baik dan terstruktur dalam penanganan kasus intoleransi di tingkat SMA dan sederajat. Karena dengan masuknya materi khilafah tersebut sebagai alarm bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sudah sangat menakutkan, terlebih lagi generasi muda, milenial mudah terpapar dengan paham-paham radikalisme.

“Kita tidak boleh abai. Harus clear dan clean. Siapa yang membina dan mengajar. Juga yang tak kalah penting adalah harus adanya perhatian yang detail tentang kelembagaan rohis di sekolah,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari tindakan antisipasi terulangnya kejadian tersebut, maka wajib untuk dilaksanakan pendidikan antiradikalisme ekstrem.

"Forum kepala sekolah dan madrasah dilibatkan dan harus ada strategi efektif untuk mencegah anak-anak kita terpapar radikalisme," tuturnya.

Munculnya soal ujian ini kali pertama diketahui dari adanya laporan wali murid. Pada lembar pertama, terdapat tujuh soal tentang khilafah yang saling berkaitan. Dari sana, imbuh Taufiq, muncul nuansa penggiringan opini tentang penting dan perlunya khilafah. kejadian tersebut kemudian menuai protes dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Kediri. Sekretaris LPBH NU Kabupaten Kediri Taufiq Dwi Kusuma menilai bahwa soal yang diujikan kepada siswa mengandung aroma indoktrinasi.

Sebab itu, LPBH NU Kabupaten Kediri mendesak kepada Kementerian Agama wilayah Kediri Utara yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk untuk merevisi soal tersebut. Selain itu, Taufiq meminta adanya koreksi pelajaran sehari-hari yang berkaitan dengan khilafah.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment