Komisi B DPRD Jatim Ungkap Penyebab Anjloknya Harga Garam Madura

By Kontributor 24 Jan 2020, 14:52:06 WIBEkonomi

Komisi B DPRD Jatim Ungkap Penyebab Anjloknya Harga Garam Madura

Keterangan Gambar : Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa


Pamekasan, matahationline.com – DPRD Jawa Timur akhirnya mengungkap penyebab anjloknya harga garam Madura di akhir tahun 2019 hingga saat ini. Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa menyebutkan salah satu penyebabnya adalah tidak transparannya data garam, ketersediaan dan kebutuhan garam nasional.

Hingga saat ini belum ada data pasti terkait dengan jumlah produksi garam petani  dan serapan garam petani. ketidakpastian data garam dan manajemen tata niaga garam yang baik menjadi pintu pemerintah pusat melakukan impor garam. Padahal garam petani Madura banyak yang tidak terserap oleh pasar.

“Pemerintah pusat memang transparansi datanya kurang, dan ini yang akan kita perjuangkan agar petani kita tidak selalu menjadi korban,” ungkap Aliyadi usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Perlindungan Terhadap Petani yang berlangsung di Kabupatan Pamekasan, Jumat (24/1/2020).

Lebih lanjut, ia mengatakan dalam melindungi dan memberikan kepastian stabilitas harga garam Madura adalah dengan menghadirkan regulasi khusus, salah satunya adalah dengan dibentuknya Perda Perlindungan Petani Garam. Raperda tersebut kata Aliyadi saat ini telah dalam proses pembahasan di Komisi B DPRD Jawa Timur. Ia berharap bisa mendapatkan data dan informasi  dari petani langsung sehingga menjadi penguat dalam membentuk perda.

“Kami berharap kepada petani untuk memberikan masukan ke kami, jangan apatis dulu lah, jangan pesimis. Apa yang kita perjuangkan, termasuk bantuan dari kalian ini sesuatu yang berharga bagi kami,” ungkap Politisi PKB Jawa Timur itu.

Selain melakukan FGD, pihaknya telah melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pembentukan perda untuk petani garam. Tujuannya perda yang akan dibentuk tidak berbenturan dengan peraturan yang telah ada, baik itu undang-undang maupun peraturan menteri.

“Pada intinya bagaimana kita ini, terutama para pemangku kebijakan, mulai pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat betul-betul melindungi para petani,” katanya.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment