Jokowi Bantah Reshuffle Kabinet, PPP Soroti Kinerja Kementerian

By 29 Des 2016, 14:35:48 WIBPemerintahan

Jokowi Bantah Reshuffle Kabinet, PPP Soroti Kinerja Kementerian

Keterangan Gambar : Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: detikcom


JAKARTA, Matahati Online - PPP setuju dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menegaskan tak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Meski begitu PPP meminta presiden untuk mengevaluasi pimpinan pada kementerian dan lembaga yang mendapat rapor merah.

"Kita percayakan saja sepenuhnya sama Presiden. Selain merupakan hak prerogatif Presiden, yang tahu apakah ada kebutuhan reshuffle atau tidak ya Presiden," ungkap Sekjen PPP Arsul Sani, dilansir detikcom, Kamis (29/12/201).

Soal keputusan Jokowi yang membantah akan melakukan reshuffle, PPP juga mengaku tak ingin ikut campur. Kebutuhan personalia di tubuh Kabinet Kerja menurut Arsul hanya presiden yang mengetahui.

"Apakah sudah tepat atau tidak kalau nggak ada reshuffle ya kembali kita serahkan pada presiden," ucapnya.

Meski begitu, Arsul menyoroti soal kinerja kementerian dan lembaga (K/L) yang belum menunjukkan kinerja bagus. PPP berharap Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap K/L yang mendapat rapor merah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Arsul pun meminta agar presiden secara transparan melaporkan hasil evaluasinya. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah pimpinan dalam K/L yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja rendah sudah memperbaikinya atau belum.

"Kalau kita mengacu pada rapor LAKIP tahun lalu dari Kemenpan RB maka yang masih perlu dilakukan adalah pembenahan di K/L yang rapornya 'merah', utamanya yang masuk 10 besar terbawah," terang Arsul.

"Ada baiknya Presiden menyampaikan kepada publik arahan-arahan yang sudah disampaikan kepada 10 K/L tersebut dan apakah sudah ada perbaikan pada kinerja, transparansi dan akuntabilitasnya," lanjut dia.

Pengumuman hasil evaluasi dianggap Arsul sangat penting. Dengan demikian, publik bisa melihat apakah K/L yang memiliki rapor merah sudah memperbaiki kinerjanya.

"Yang penting ada evaluasi kembali apakah ada perbaikan setelah penerbitan rapor tersebut dan hasilnya disampaikan kepada publik," sebutnya.

Langkah inilah yang dianggap Arsul penting menjadi poin untuk menentukan apakah reshuffle perlu dilakukan atau tidak. "Kalau setelah evaluasi ternyata tidak ada perbaikan signifikan ya maka kita serahkan kepada Presiden apakah perlu direshuffle," tambah anggota Komisi III DPR itu.

Dalam hasil penilaian akuntabilitas kinerja 86 kementerian dan lembaga versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2015, Kementerian Keuangan berada di urutan paling atas.

Sementara itu Kementerian yang diisi oleh kader PPP yakni Menteri Agama Lukman Hakim, berada di posisi ke-53. Kementerian Agama mendapat nilai 62.01 (B). K/L yang berada di posisi buncit adalah Kejaksaan Agung yang diisi oleh mantan politisi Partai NasDem, M Prasetyo.

Sumber: detikcom



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

  1. essay writer 09 Sep 2017, 14:31:41 WIB

    We have years of experience of providing essay help & best essay writing service UK, our essay writers have graduated from the leading universities of the town.

View all comments

Write a comment