Hak Angket Terhadap KPK Disetujui, Berikut Daftar Partai yang Ingin Lemahkan KPK

By fandra 28 Apr 2017, 15:01:45 WIBPolitik

Hak Angket Terhadap KPK Disetujui, Berikut Daftar Partai yang Ingin Lemahkan KPK

Keterangan Gambar : proses sidang paripurna DPR RI


Jakarta, matahationline.com – Usulan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya di dok atau disetujui oleh sejumlah fraksi di DPR RI dalam sidang paripurna, Jumat (28/4/2017) di Senayan Jakarta. Keputusan tersebut juga sebagai bukti bahwa sejumlah partai ingin melemahkan peran KPK dalam proses pengusutan kasus korupsi besar.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna DPR RI, mengetok persetujuan usulan penggunaan hak angket terhadap KPK. "Baik, kita kira dapat disetujui menjadi hak angket DPR RI, setuju?" kata Fahri ketika memimpin sidang untuk mengambil keputusan.

Padahal sebelum di dok persetujuan, ada suara interupsi dari anggota Dewan yang juga ikut dalam persidangan. "Izin pimpinan, izin pimpinan," ucap salah seorang anggota Dewan. Namun permohonannya tidak dihiraukan dan Fahri mengetok palu sebagai tanda setuju untuk ajukan hak angket kepada KPK.

"Baik, kita kira sudah kita simpulkan, kita menggunakan hak angket. Terima kasih, Teman-teman. Dengan telah disetujui usul penggunaan hak angket anggota DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka kita melanjutkan ke acara selanjutnya, pidato Ketua DPR RI," ujar Fahri dalam persidangan.

Keputusan untuk mengajukan hak angket kepada KPK tersebut disetujui oleh fraksi PDIP, PKS, PAN, Golkar, Hanura, PPP dan Nasdem. Sedangkan fraksi yang menolak dengan tegas sampi diputuskannya hak angket tersebut adalah dari fraksi PKB, Demokrat dan Gerindra.

Diberitakan sebelumnya, Wasekjen PKB Daniel Johan menilai,  langkah sejumlah anggota dewan yang meminta KPK membuka rekaman BAP BAP Miryam S Haryani terkait kasus e-KTP sebelum pengadilan tidak termasuk dalam koridor DPR. Ia pun meminta kepada anggota dewan untuk menyerahkan persoalan kasus e-KTP kepada pengadilan. "Biarkan sistem pengadilan berjalan dan tugas kawan-kawan DPR mengawal penuh proses pengadilan berjalan sebagaimana mestinya," ujar politisi PKB itu.

Menurut Daniel, KPK bisa menolak hak angket yang diminta oleh DPR RI atas dasar formasi dalam penyelidikan dan penyidikan adalah informasi yang dikecualikan untuk dibuka kehadapan umum. Karena hal tersebut sudah diatur dalam UU Keterbukaan Publik Pasal 2 ayat 4 yang mengatur mengenai informasi bersifat rahasia.

"Yang bisa membuka itu hanya pengadilan yang sekarang sedang menyidangkan perkara e-KTP. PKB menyarankan perkembangan penyelesaian kasus ini bisa diselesaikan di internal Komisi III saja," katanya.

Ia mengatakan, partainya akan mendungkung segala upaya KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi. "Terutama kasus e-KTP. Dan kami berharap segera diungkap kebenaran dalam proses persidangan yang sudah berjalan," tegasnya.

Pengajuan hak angket itu digulirkan, karena KPK sebelumnya menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus korupsi e-KTP. Menurut KPK, hal itu bisa mengganggu proses penyidikan yang masih berlangsung.[fc]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment