Gus Menteri Minta Kepala Daerah Percepat Proses Pengajuan Dana Desa Untuk Tanggulangi Covid-19

By Kontributor 08 Apr 2020, 16:26:49 WIBPemerintahan

Gus Menteri Minta Kepala Daerah Percepat Proses Pengajuan Dana Desa Untuk Tanggulangi Covid-19

Keterangan Gambar : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta setiap Kepala Daerah untuk mempercepat proses pengajuan Dana Desa. (Foto : Humas Kemendes)


Jakarta, matahationline.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta setiap Kepala Daerah untuk mempercepat proses pengajuan Dana Desa. Hal tersebut bertujuan agar Dana Desa bisa dipergunakan untuk menanggulagi dampak pandemi Corona (Covid-19).

"Arahan Bapak Presiden untuk segera dilakukan percepatan pencairan Dana Desa. Untuk itu, kami imbau kepada Kepala Daerah, agar sesegera mungkin melakukan langkah-langkah pencairan dana desa untuk penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19," ujar Gus Menteri sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Gus Menteri meminta Bupati dan Wali Kota untuk secepatnya melakukan proses pengajuan, maksimal dalam waktu seminggu. “Saya minta Bupati dan Walikota segera proses pengajuan Dana Desa maksimal seminggu," ungkapnya.

Gus Menteri menjelasakan, ada beberapa faktor yang menjadikan penyaluran Dana Desa tidak maksimal. Diantaranya masih ada daerah yang belum menetapkan Perbup/Perwali tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Hal tersebut dapat menghambat penyelesaian APBDes.

Kemudian, masih ada sejumlah Kepala Daerah yang belum menerbitkan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa. Hal itu membuat Desa yang telah memenuhi syarat terhambat untuk menerima penyaluran Dana Desa tahap I.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Taufiq Madjid menambahkan, saat ini masih ada 31 daerah yang belum menyelasaikan perbup/perwali tentang rincian Dana Desa untuk setiap Desa.

“Dan ada 64 daerah yang belum membuat surat kuasa pemindahbukuan dana desa ke KPPN,” ujarnya.

Data yang dihimpun dari Kemendes PDTT menunjukkan, Dana Desa yang tersalur ke Rekening Kas Desa (RKDes) per 7 April 2020 mencapai Rp 8,4 triliun atau 12 persen dari pagu Rp72 triliun.

Padahal sudah ada 37.669 desa yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan penyaluran dana desa, tetapi baru 21.679 desa yang dapat dana desa. Jadi ada 15.990 Desa yang belum menerima Dana Desa padahal semua persyaratan sudah terpenuhi. [aw]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment