Fraksi PKB Jatim Apresiasi dan Kritik Satu Tahun Kepemimpinan Khofifah-Emil

By Kontributor 13 Feb 2020, 10:51:42 WIBPemerintahan

Fraksi PKB Jatim Apresiasi dan Kritik Satu Tahun Kepemimpinan Khofifah-Emil

Keterangan Gambar : Fauzan Fuadi saat memimpin rapat Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur.


Matahationline.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur memberikan apresiasi dan kritik atas satu tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak dalam memimpin Jawa Timur. Apresiasi dan kritik tersebut dalam upaya membangun semangat kerja mewujudkan Jawa Timur sejahtera.

Melalui press rilisnya, Kamis (13/2/2020), Fraksi PKB Jatim pertama kali menyampaikan apresiasi kinerja positif Pemprov Jatim tahun 2019 yang ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jatim yang sesuai dengan target IKU dalam RPJMD 2019-2024. Diantaranya angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% yang sesuai target RPJMD sebesar 5,1-5,3% dan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam waktu satu tahun mengalami kenaikan yang terlihat dari persentase penduduk miskin di Jawa Timur menurun. Persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami penurunan dari 10,85 persen pada September 2018 dan September 2019 menjadi 10,20 persen. Indeks Rasio Gini turun menjadi 0,364 pada September 2019, dari awalnya 0,370 pada Maret 2019. Adapun data terbaru mengenai IKU yang lain seperti tingkat pengangguran, IPM, Indek Theil, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Indeks Risiko Bencana belum dirilis secara resmi oleh Pemprov Jatim maupun BPS Prov. Jatim.

Sebab itu, ke depan, F-PKB berharap agar Pemprov Jatim dapat lebih responsif dan cepat sekaligus transparan dalam merilis indikator kinerjanya kepada publik. Karena bagaimanapun data-data tersebut merupakan hak publik yang seharusnya dapat diakses secara berkala oleh masyarakat secara cepat dan mudah.

Meski dalam capaian kerja dari IKU mengalami peningkatan, ada beberapa program yang dikritik dan diberi catatan oleh Fraksi PKB, yaitu adalah Program Pendidikan TisTas (Gratis dan Berkualitas) Fraksi PKB menilai, program tersebut perlu diperjelas sehingga tidak memunculkan polemik antara wali murid dengan pihak sekolah. Termasuk urgensi menerbitkan payung hukum untuk tetap membuka kesempatan bagi Kab/Kota untuk sharing bantuan pendanaan ke sekolah.

Masil terkait dengan pendidikan, Ketua Fraksi PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi menilai Jawa Timur perlu membangun model pendidikan toleransi anti-radikalisme ekstrem (preventing violence extremism) untuk siswa SMA, pendidik, dan tenaga kependidikan. “Termasuk juga untuk calon pekerja migran Indonesia. Karena ada indikasi kuat bahwa tingkat keterpaparan mereka terhadap virus radikalisme semakin meningkat,” katanya.

Politisi dari dapil Bojonegoro Tuban itu juga mengharapkan adanya penguatan link and match antara SMK dengan dunia industri, termasuk penguatan peran SMK Mini dalam menciptakan peserta didik yang cepat terserap oleh dunia kerja. Karena itu perlu dilakukan revitalisasi 16 BLK milik pemerintah dan LTSA milik Pemprov Jatim untuk menguatkan kualitas lulusan SMK agar tersertifikasi kompetensinya. Termasuk juga sertifikasi kompetensi bagi calon pekerja migran Indonesia.

Dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKB mendorong Gubernur Jatim untuk segera membelanjakan alokasi belanja modal dalam APBD Jawa Timur maupun APBD Kab/Kota se-Jawa Timur agar menjadi trigger bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal tersebut  kata Fauzan menjadi penting untuk menjaga ekonomi Jawa Timur tetap menggeliat dan daya tahan perekonomian masyarakat Jatim tetap terjaga. “Terlebih lagi sekarang ketidakpastian ekonomi global yang semakin parah,  karena wabah virus Corona yang sangat berpengaruh terhadap iklim ekonomi global,” jelas anggota Komisi C itu.

Fauzan menyampaikan bahwa partainya juga merespon isu terkini yang menjadi keresahan masyarakat saat ini, yaitu eks WNI yang ingin kembali ke Indonesia. Fraksi PKB mendukung penuh keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan eks WNI yang terlibat gerakan ISIS. Untuk itu, F-PKB mendorong Pemrov Jatim untuk pro-aktif mengawal keputusan tersebut dengan melibatkan peran serta masyarakat dan civil society di Jawa Timur untuk sama-sama menjaga Jawa Timur dari infiltrasi paham-paham keagamaan ekstrem-radikal.

Tidak kalah penting yang menjadi perhatian Fraksi PKB di Jawa Timur adalah terkait dengan pertanian. Kontribusi sektor tersier di Jawa Timur semakin besar menggeser peran kelompok sektor primer. Indikasinya salah satu sektor primer yang padat karya, yakni pertanian justru selalu tumbuh negatif dari tahun ke tahun. Sebagai sektor basis, sektor pertanian terus menunjukkan kontribusi yang negatif terhadap PDRB Jawa Timur. Awalnya kontribusi sektor pertanian mencapai 13,31 persen dan saat ini turun menjadi 12,80 persen. Padahal lesunya sektor pertanian dapat berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran di Jawa Timur.

Secara statistik, sektor pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Jawa Timur. Namun saat ini lapangan usaha pertanian justu mengalami penurunan menjadi 1.48 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2.41 persen. Hal ini menujukkan bahwa produktifitas dan kualitas sektor pertanian kita semakin tidak produkif, sehingga berbanding lurus dengan semakin tidak sejahteranya para petani di Jawa Timur. Sebab itu Fraksi PKB mendrong agar Pemrov Jatim segera mengambil langkah-langkah strategis untuk merevitalisasi sektor pertanian di Jawa Timur. Salah satunya dengan mengawal kebijakan alokasi kuota pupuk bersubsidi di Jawa Timur oleh Kementerian Pertanian. “Pemrov Jatim harus memperjuangkan agar jatah kuota pupuk di Jatim tahun 2020 minimal harus sama dengan kuota tahun 2019, yakni 2.786.284 ton,” Sambungnya.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment