Empat Langkah Pembangunan Sosial Ekonomi Inklusif Cak Imin

By Kontributor 04 Okt 2017, 12:14:46 WIBEkonomi

Empat Langkah Pembangunan Sosial Ekonomi Inklusif Cak Imin

Keterangan Gambar : Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat memberikan pidato kehormatan di Universitas Airlangga Surabaya.


Surabaya, matahationline.com Negara mempunyai tugas untuk menyiapkan basis material penguatan konsensus nasional melalui pembangunan inklusif yang berorientasi memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Pembangunan Inklusif ini adalah pembangunan yang menciptakan link antara makro ekonomi dan mikro ekonomi,  antara sektor penghasil barang dan sektor jasa, antara bahan baku dan teknologi pengelola, antara pasar modal dan pasar riil dan antara perbankan dengan UKMK.

Dalam rangka melakukan pembangunan tersebut, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam pidato kehormatannya di Sidang Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Sosiologi Politik Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (04/10/2017) menyampaikan, ada empat langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam menjalankan proyek pembangunan sosial ekonomi inklusif. Empat pambangunan yang pertama adalah program kemitraan ekonomi secara holistik, masif dan sistematis. Kemitraaan ini dengan cara melibatkan berbagai aktor baik ekonomi besar atau ekonomi kecil, ekonomi tradisional dan modern. Dimana kedua hal tersebut selalu berada di dua rel yang terpisah.  Karena itu, proyek pembangunan berbasis kemitraan (public private partnership) tidak hanya pada proyek infrastruktur, namun juga bisa ditarik pada proyek ekonomi sosial inklusif dalam mengentas kemiskinan.

Kedua adalah lahan untuk rakyat dan industrialisasi pertanian. Terapi struktur diperlukan untuk mengangkat sektor pertanian dengan reforma agraria yang pada intinya restribusi tanah untuk petani. Pemerintah Indonesia perlu mencetak lahan-lahan pertanian baru setidaknya 100-200 ha setiap tahun dan membagikannya kepada petani. Kemudian langkah berikutnya, adalah mendorong industrialisasi berbasis pertanian. Industrialisasi pertanian diperlukan karena salah satu sumber ketimpangan adalah involusi sektor pertanian. Strategi industrialisasi yang tidak secara langsung dikaitkan dengan pembangunan pertanian dan pedesaan, alih-alih membantu pemerataan, justru akan melanggengkan ketimpangan. Jika sektor pertanian dibenahi, kesenjangan akan berkurang dan prasangka rasial akan terobati.

Ketiga, optimalisasi fungsi intermediasi perbankan sebagai agen pendorong ekonomi kerakyatan dengan kucuran kredit sektor riil yang lebih banyak. Optimalisasi tersebut dibutuhkan karena selama ini sektor perbankan Indonesia belum terlalu agresif mengucurkan kredit sektor riil. Hal itu terbukti dengan dengan rasio kredit/GDP Indonesia relatif masih rendah dibandingkan negara tetangga  seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia.

Sektor pertanian Indonesia mampu menampung 44% total tenaga kerja Indonesia, namun hanya dapat alokasi tidak lebih dari 5% dari total kredit perbankan. Padahal, sebagai pendukung pendanaan, sektor perbankan harus benar-benar menjalankan fungsi kelembagaan intermediasi, bukan hanya mendanai industri-industri besar, tetapi bekomitmen penuh membiayai sektor usaha kecil dan menengah.

Kemudia, yang keempat adalah desa sebagai sokoguru pembangunan nasional. Desa dijadikan sebagai subyek dan pilar utama pembangunan nasional. Sebagai subyek dan pilar pembangunan nasional, pemerintah bersama dengan pihak yang berkepentingan harus memastikan efektivitas pemanfaatan dana desa. Bukan hanya untuk pelayanan sosial dasar, namun juga untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan unit-unit ekonomi serta mengupayakan kemajuan desa. Hal itu juga bisa dilakukan dengan cara melahirkan kebijakan yang tepat, terukur, komprehensif tanpa menghilangkan karakteristik  dan tradisi desa.[fc]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment